KPK Soroti Status Kepemilikan Aset Eks Rumah Dinas Gubernur Malut, Ini Sebabnya

TERNATE, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyoroti status kepemilikan aset daerah eks rumah dinas Gubernur Maluku Utara yang berada di kawasan Kalumpang Kota Ternate. Sesuai laporan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate hanya dihibahkan tanah, sedangkan bangunan belum jelas legalitasnya.

"Hal ini membuat KPK harus melakukan mediasi antara gubernur dan wali Kota Ternate terkait aset tersebut," kata Fungsional Media KPK Koordinator Wilayah (Korwil) Malut, Mohammad Jhanattan, Kamis (12/11/2020).

Baca Juga

KPK Periksa Wali Kota Banjar terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur

Rapat koordinasi telah dilaksanakan di aula kantor wali Kota Ternate pada Rabu (11/11/2020). KPK Korwil Malut sudah melakukan komunikasi dengan Sekda Provinsi Malut, Samsuddin A Kadir.

Menurut dia, aset tersebut secara hak legalisasi sertifikat milik Pemkot Ternate. Hanya saja, bangunan milik Pemprov Malut. Olehnya itu, KPK akan mengupayakan mediasi antara gubernur Malut dan wali Kota Ternate.

Baca Juga

Bupati Bandung Barat Diperiksa Penyidik KPK di Kantor BPKP Perwakilan Jabar

“Sehingga ke depan, penggunaan aset secara hak maupun kepemilikan oleh Pemkot Ternate, karena itu ada dasarnya,” katanya.

Editor: Umaya Khusniah