Wali Kota Ternate Mutasi ASN, Ketua DPRD: Jangan karena Beda Pilihan Politik

Antara · Selasa, 30 Juni 2020 - 14:09 WIB
Wali Kota Ternate Mutasi ASN, Ketua DPRD: Jangan karena Beda Pilihan Politik
Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman. (Foto: Antara)

TERNATE, iNews.id - Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkot Ternate, Maluku Utara (Malut) tak hanya mendapat sorotan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tapi juga Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy. Dia menyayangkan Wali Kota Burhan Abdurahman memutasi bawahannya di tengah tahapan Pilkada Serentak 2020-2024.

Muhajirin mengatakan, Pemkot Ternate seharusnya menciptakan suasana kondusif selama tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate periode 2020-2024. Menjelang pesta demokrasi yang dijadwalkan pada 9 Desember 2020 itu, suasana harus mengalir dengan baik.

Dia menilai, mutasi ASN menjelang pilkada justru menimbulkan kesan kebijakan tersebut mengandung unsur politis. Kepala daerah dinilai telah melakukan intervensi kekuasaan dalam pergeseran jabatan tersebut.

"Indonesia negara demokrasi, jadi tolong memberikan hak keleluasaan setiap orang untuk memilih. Jangan ada intervensi kekuasaan untuk mengambil kebijakan yang ada unsur politiknya. Biarkan demokrasi bergulir dengan baik,” katanya di Ternate, Selasa (20/6/2020).

Politisi PKB itu berpendapat, langkah mutasi ASN dengan alasan perbaikan kinerja saat tahapan Pilwako Ternate 2020 justru kurang maksimal. Dia mengingatkan bahwa ASN tidak bisa berpolitik praktis.

"Tunggu waktunya baru mereka coblos. Semua mempunyai hak untuk memilih, dan itu diatur baik ASN, maupun bukan ASN. Jadi jangan mutasi ASN dengan alasan kinerja. ASN siap ditempatkan di mana saja, tetapi bukan atas dasar beda pilihan politik," katanya.

Dia juga menegaskan, jangan sampai mutasi dilakukan sebagai bentuk sanksi. Dia mencontohkan, jika ASN ketemu dengan siapa saja, kemudian di antara yang ditemui mereka itu anggota partai, jangan langsung dikenakan sanksi atau mutasi.

"Setiap orang yang berstatus ASN, baik pejabat eselon II, maupun biasa, memiliki hak pilih. Karena itu, jika mereka bersilaturahmi dengan pihak lain jangan serta merta dinilai telah berpolitik praktis," katanya.

Sementara Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman sebelumnya menanggapi rencana pemanggilan Bawaslu Ternate terkait mutasi jabatan ASN lingkungan Pemkot setempat. Dia pun menegaskan mutasi yang dilakukannya hal yang biasa, tidak ada kaitannya dengan politik.

"Mutasi yang dilakukan Pemkot Ternate, terutama bagi ASN bisa dilaksanakan setiap saat dan tidak ada kaitan dengan politik," katanya.

Wali Kota mengakui, mutasi dilakukan ketika ada usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penilaian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemkot Ternate. Karena itu, mutasi di Pemkot Ternate tidak perlu dipersoalkan.


Editor : Maria Christina