DPRD Maluku Sarankan PPDB Terapkan Sistem Online agar Penerimaan Lebih Transparan

Antara ยท Selasa, 30 Juni 2020 - 10:33 WIB
DPRD Maluku Sarankan PPDB Terapkan Sistem Online agar Penerimaan Lebih Transparan
Rapat Kerja Komisi IV DPRD Maluku dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku serta sejumlah kepala SMA negeri maupun SMA unggulan, Senin (29/6/2020). (Foto: Antara)

AMBON, iNews.id - DPRD Maluku menyarankan agar penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem online di masa mendatang. Sistem ini dinilai membuat proses penerimaan akan lebih transparan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary mengatakan, dalam penerapan PPDB nantinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku membentuk sebuah tim atau panitia yang bersifat independen. Dengan begitu, penerimaan hingga pengumuman hasil seleksi juga dikeluarkan secara serentak.

"Yang kita harapkan, ke depan dalam proses penerimaan siswa baru ada satu sistem dan peraturan terstandar yang baku serta bersifat transparan," kata Samson Atapary di Ambon, Senin (30/6/2020).

Ketua Komisi yang membidangi masalah pendidikan ini mengatakan, dengan PPDB online ini, maka seleksi penerimaan siswa baru diambil alih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Seleksi tidak lagi dilakukan oleh SMA-SMA unggulan.

"Cara seperti ini juga bertujuan agar calon siswa baru tidak lagi fokus pada sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Ambon yang masuk kategori unggulan," katanya dalam rapat kerja komisi dengan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku serta sejumlah kepala SMA negeri maupun SMA unggulan.

Model seleksi penerimaan siswa baru secara online lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku sekaligus untuk mencegah adanya "titipan-titipan" dari orang tua murid di sejumlah SMA unggulan.

Selain itu, Komisi IV juga meminta agar ke depan ada penambahan porsi penerimaan siswa baru di SMA Unggulan Siwalima untuk siswa yang berprestasi dan dari keluarga tidak mampu. Sebab, anggarannya akan dibiayai lewat APBD.

"Kami meminta tes dilakukan secara online serta terbuka, dan setelah itu maka hasilnya sudah harus diketahui dan diumumkan," kata Samson.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV juga menekankan pentingnya keadilan untuk 11 kabupaten/kota di Maluku dalam PPDB. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan kuota bagi seluruh daerah.

"Mereka itu yang akan mengikuti tes dan perangkingan sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Sementara untuk anak yang berprestasi tetapi orang tuanya mampu, mereka dites terbuka dengan menggunakan batas nilai minimal," katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangadji mengatakan, saat ini penerimaan siswa di SMA Siwalima masih menggunakan standar nilai. Kebetulan selama ini, siswa di Kota Ambon memiliki nilai yang tinggi sehingga akhirnya diterima lebih banyak.

"Karena mereka mendaftar pun lebih banyak. Saya kemarin memakai persentase. Siapa yang mendaftar lebih banyak, maka persentasenya juga lebih banyak," katanya.

Soal permintaan untuk kuota murid yang mampu dan yang tidak mampu harus sama yakni, 50 berbanding 50, Insun mengatakan sudah ada ketentuannya. Bagi murid berprestasi namun masuk kategori tidak mampu, maka harus menyertakan surat pernah mengikuti pengentasan kemiskinan atau BPJS kelas III.

"Untuk anak ASN juga kami perhatikan, khususnya yang golongan I dan II karena mereka masih dikategorikan tidak mampu. Begitupun untuk TNI dan Polri juga seperti itu. Tapi untuk mereka yang berpangkat rendah, anaknya akan diakomodasi. Yang terpenting, harus berprestasi," katanya.


Editor : Maria Christina