Tepis Keberadaan Asing, KKP Tangkap 3 Kapal Sulut Langgar Aturan di Halmahera Tengah

Strategi KKP Minimalkan Dampak Perubahan Iklim di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pengamanan tiga kapal di Halmahera Tengah ini juga menampik berbagai isu dan pemberitaan di media sosial yang menyebut ada keberadaan kapal asing di wilayah Halmahera Tengah tepatnya di Patani.

Menurut Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono, berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal-kapal tersebut merupakan kapal nelayan Sulut.

Buruan Daftar PKKP, Jateng Butuh 200 Sarjana untuk Ditempatkan di 100 Desa

“Tidak benar ada kapal asing di Halmahera Utara. Itu hanya sebutan yang biasa dipakai warga setempat untuk kapal yang berasal dari luar daerah mereka,” kata Ipunk.

Terkait adanya praktik penangkapan ikan antardaerah yang berbeda wilayah pengelolaan, Ipunk mengimbau pemerintah yang memiliki nelayan andon agar melakukan perjanjian sehingga tidak menimbulkan masalah hukum maupun masalah sosial.

“Sebaiknya pemerintah daerah melakukan kerja sama melalui skema nelayan andon,” ucapnya.

Dia mengingatkan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk pembinaan nelayan andon. Pembinaan nelayan andon dapat berupa pelatihan, bimbingan ataupun sosialisasi sesuai tercantum pada Permen KP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan.

“Menangkap ikan harus sesuai yang tercantum di SIPI. Kalau tidak, SIPI andonnya bisa dibekukan. Karena menangkap ikan di daerah lain harus sama-sama saling menghormati kearifan lokal budaya setempat karena tiap daerah memiliki aturan dan kewenangannya masing-masing,” katanya.

KKP di era Menteri Trenggono terus melakukan langkah tegas baik terhadap kapal asing maupun kapal Indonesia yang melakukan pelanggaran.

Diketahui, selama tahun 2021, Ditjen PSDKP-KKP telah menangkap 27 kapal perikanan yang terdiri atas 7 kapal ikan asing berbendera Malaysia dan 20 kapal ikan berbendera Indonesia.

Editor: Donald Karouw