MK Perintahkan Pilkada Halmahera Utara Diulang di 4 TPS, Salah Satunya di PT NHM

Felldy Utama ยท Senin, 22 Maret 2021 - 22:46:00 WIT
MK Perintahkan Pilkada Halmahera Utara Diulang di 4 TPS, Salah Satunya di PT NHM
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum MK dalam sidang putusan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati Halmahera Utara, Senin (22/3/2021) di Ruang Sidang MK. (Foto: MK)

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Joel B Wogono dan Said Bajak. Salah satu putusannya memerintahkan penyelenggara untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di empat TPS, termasuk di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM).

Ketua MK Anwar Usman memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan PSU di TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, dalam waktu paling lama 45 hari kerja sejak diucapkannya putusan MK.

"Memerintahkan kepada KPU Halmahera Utara melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini," kata Anwar, Senin (22/3/2021).

MK juga memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil PSU dengan pemungutan suara dengan hasil yang telah ditetapkan termohon. Ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.

"Kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020. Selanjutnya mengumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah,” ujarnya.

Sebelumnya pemohon mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara (termohon) tidak melaksanakan pemungutan suara di PT NHM yang berkedudukan di Kecamatan Malifut setelah ada kesepakatan antara PT NHM,  termohon dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara pada 7 Desember 2020.

Terkait dalil tersebut, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, MK berpendapat sesungguhnya termohon telah mengakomodasi karyawan PT NHM untuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Persoalannya, perusahaan ternyata tidak meliburkan beberapa karyawan pada hari pemungutan suara sehingga tidak dapat memberikan hak pilih. 

"Padahal salah satu hak konstitusional warga negara adalah hak untuk memilih (right to vote) dan hak tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara," katanya.

Sementara itu, lanjut Enny, berkenaan dengan TPS khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 82 PKPU 8/2018 dan Pasal 85 PKPU 18/2020, memang menentukan hanya dapat dibentuk di rumah sakit dan rumah tahanan. 

“Namun, karena kondisi pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia sehingga penting bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan a quo dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam memberikan hak pilihnya,” tuturnya.

Enny melanjutkan, demi menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS yang menjadi tempat nama-nama karyawan PT NHM yang belum menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam DPT. Kendati demikian, karena kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan PT NHM terdaftar sebagai pemilih, maka hal demikian menjadi dikesampingkan. 

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2