Heboh Ketua MUI di Maluku Nikahkan Anaknya yang Masih SMP, Ini Respons Pemerintah

Fahreza Rizky · Kamis, 14 Oktober 2021 - 15:40:00 WIT
Heboh Ketua MUI di Maluku Nikahkan Anaknya yang Masih SMP, Ini Respons Pemerintah
Ilustasi perrnikahan dini di Buru Selatan, Maluku yang merupakan anak Ketua MUI setempat. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Pernikahan anak Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buru Selatan, Provinsi Maluku menyita perhatian publik. Sebab anak yang dinikahkan dengan seorang tokoh agama tersebut masih berstatus pelajar SMP berusia 15 tahun.

Terkait pernikahan dini yang menuai kontroversi dan menjadi sorotan, sejumlah pelajar SMP Negeri 01 Namrole menggelar aksi di depan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Bupati Buru Selatan. Pelajar ini memprotes pernikahan teman mereka yang masih di bawah umur.

Bukan hanya anak-anak sekolah, aksi demo ini turut didampingi para guru untuk menuntut perlindungan hak anak dari tindakan orang tuanya. 

Aksi para pelajar ini sekaligus menunjukkan mereka menyadari perkawinan anak belum sepantasnya terjadi pada usia remaja. Para pelajar tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai agen perubahan dalam pencegahan perkawinan anak, sebagai pelopor, dan pelapor.

Kejadian menghebohkan pernikahan anak di Maluku ini juga mendapat respons pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri. Dia menyesalkan terjadinya pernikahan siswi SMP yang merupakan anak Ketua MUI Kabupaten Buru Selatan, Maluku.

Dia menuturkan, pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dan melindungi masa depannya.

"Kemenko PMK dan Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan telah melakukan upaya-upaya  pencegahan perkawinan anak dengan berbagai program dan kegiatan," ujar Femmy, Kamis (14/10/2021).

Selain itu, negara juga berperan melalui beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Dalam regulasi tersebut dijelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun," katanya.

Lebih lanjut, perkawinan anak akan membawa dampak buruk baik dari sisi kesehatan, psikis, sosial dan ekonomi. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Termasuk di dalamnya memenuhi hak-hak anak, seperti yang tertuang pada Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Peran orang tua sebagai lingkungan utama dan utama anak juga seharusnya dapat mencegah perkawinan anak," ucapnya.

Femmy menjelaskan, terjadinya perkawinan anak kebanyakan disebabkan oleh faktor tradisi, budaya yang melanggengkan perkawinan anak, serta kurangnya pemahaman terkait batas usia perkawinan anak dan dampaknya.

"Tidak semua mengerti, tidak semua baca UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Masih ada pro kontra pemahaman pencegahan perkawinan anak. Padahal mandat dari negara tersebut harus dimengerti oleh masyarakat, termasuk orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat," katanya.

Editor : Donald Karouw

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: