Ombudsman Malut Soroti Satgas Covid-19 terkait Penyaluran Bansos untuk Masyarakat

Antara ยท Rabu, 22 Juli 2020 - 17:44 WIB
Ombudsman Malut Soroti Satgas Covid-19 terkait Penyaluran Bansos untuk Masyarakat
Satgas menyalurkan bantuan berupa sembako ke masyarakat saat pandemi COVID-19 di Kota Ternate. (Foto: Antara)

TERNATE, iNews.id - Ombudsman perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) menyoroti kinerja Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Ternate. Kinerja yang disorot terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa sembako.

"Ombudsman akan melakukan kajian cepat dan memotret penyelenggaraan bantuan sosial sembako yang bersumber dari APBD," kata Kepala Ombdusman Malut, Sofyan Ali, Ternate, Rabu (22/7/2020).

Dia mengatakan tidak ada regulasi setingkat Keputusan Wali Kota atau sejenisnya yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan bantuan social. Landasan hokum yang ada hanya Surat Sekretaris Daerah Nomor 440/36/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Permintaan Data Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan Masyarakat Terdampak.

Selain itu, belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) baku sesuai peraturanperundang-undangan terkait pendataan, penyaluran maupun pengelolaan pengaduan.

"Surat Sekretaris Daerah menggunakan model pendekatan berbasis profesi terdampak Covid-19, sedangkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam surat tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses pendataan oleh petugas RT/RW di tingkat lapangan," ujarnya.

Dalam surat tersebut juga tidak jelas apakah penentuan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu merujuk pada ketentuan yang sudah ada. Misalnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan regulasi teknis sektoral yaitu Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Selain itu, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Juga adanya ketidakcakapan petugas pendataan (RT/RW) di tingkat kelurahan dalam memahami kriteria penerima, sehingga mengakibatkan proses pendataan tidak tepat sasaran.

Akibatnya, masih ada data ganda dan sebagian warga yang tidak mendapatkan bantuan. Padahal layak sesuai kriteria.

Proses pendataan juga memakan waktu yang lama, sehingga membuat tim penyaluran juga mengalami kendala yang sama, yaitu kekurangan SDM.

Sofyan mengatakan, lemahnya koordinasi lintas sektor juga menjadi masalah yang serius dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Dampaknya, teknis dan waktu pendistribusian sembako yang tidak jelas oleh pihak ketiga dan terjadinya penumpukan warga pada saat pembagian paket sembako.

"Dinas sosial tidak memberikan nama penerima paket sembako kepada kelurahan, sehingga terjadi penumpukan karena masyarakat yang tidak dapat bantuan juga ikut datang di kantor kelurahan," ujarnya.

Sofyan menyampaikan, banyaknya permasalahan terkait penyelenggaraan bantuan sosial sembako mengakibatkan bantuan sosial sembako yang seharusnya mengurangi beban bagi masyarakat terdampak Covid-19, malah menjadi masalah baru.

"Seharusnya, pemerintah setempat serius dan niat baik bersama agar mendorong terciptanya pelayanan penyelenggaraan bantuan sembako yang tetap sasaran, efektif dan efisien," ujarnya.


Editor : Umaya Khusniah