Langgar PSBB di Ambon Kena Denda Rp50.000 hingga Rp30 Juta

Antara ยท Minggu, 21 Juni 2020 - 09:02 WIT
Langgar PSBB di Ambon Kena Denda Rp50.000 hingga Rp30 Juta
Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. (Foto Antara).

AMBON, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyiapkan sejumlah sanksi administratif bagi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sanksi yang bakal diterapkan denda mulai Rp50.000 hingga Rp30 juta.

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan Kota Ambon akan mulai menerapkan kebijakan PSBB pada Senin (22/6/2020) besok.

"Sanksi akan diberlakukan bagi pelanggar PSBB. Kita akan ketat dalam pembatasan ini mengingat tahap awal telah dimulai Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM )yang dilakukan selama 14 hari," kata Richard di Ambon, Sabtu (20/6/2020).

Dia mengatakan, denda diberlakukan bagi pelanggar seperti tidak menggunakan masker Rp50.000, hingga denda bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan PSBB. Pemberian sanksi akan dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemkot Ambon didampingi aparat TNI dan Polri.

"Penerapan sanksi akan dikawal PPNS bersama TNI Polri. Kita berharap penerapan sanksi dapat membatasi aktifitas masyarakat sesuai tahapan pembatasan," katanya.

Dia mengakui, sanksi diatur dalam Peraturan Wali Kota Ambon tentang PSBB. Sedangkan Pemkot Ambon akan sosialisasi aturan PSBB selama dua hari.

"Pada 24 Juni 2020, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada para pelanggar agar memberikan efek jera, " ujarnya.

Richard menyatakan, ada enam tahapan pembatasan yakni sektor pendidikan, pekerjaan, keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, dan moda trasnportasi.

Setiap sektor akan dipimpin penanggungjawab seperti pendidikan oleh Dinas Pendidikan, pekerjaan oleh Badan Kepegawaian dan Dinas Tenaga Kerja, sektor transportasi oleh Dinas Perhubungan, fasilitas umum oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, sosial budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta keagamaan oleh bagian kesra berkoordinasi dengan Kanwil Agama Provinsi Maluku.

"Seluruhnya akan dikoordinasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI dan Polri," ucap Richard.


Editor : Faieq Hidayat