Gubernur Maluku Murad Ismail Prediksi PAD Deviden Blok Masela Capai Rp60 Triliun

Antara ยท Sabtu, 27 Juni 2020 - 08:39 WIB
Gubernur Maluku Murad Ismail Prediksi PAD Deviden Blok Masela Capai Rp60 Triliun
Ilustrasi Blok Masela. (Foto: SINDOnews)

AMBON, iNews.id - Pemerintah Pusat telah memutuskan hak partisipasi atau participating interest (PI) untuk Pemprov Maluku dalam pengembangan ladang gas abadi Blok Masela. Pemprov berhak atas PI sebesar 10 persen di Blok Masela.

Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang asalnya dari dividen sesuai dengan skema PI 10 persen Blok Masela diprediksi bakal mencapai Rp60 triliun per tahun.

"Untuk wilayah kerja di Masela pada Oktober 2019 telah resmi disetujui perubahan kontraknya sehingga potensi PAD dari dividen sesuai skema PI 10 persen diprediksi mencapai Rp60 triliun per tahun untuk total porsi kepemilikan sesuai persentase PI," ujar Gubernur Murad Ismail di Ambon, Jumat (26/6/2020).

Penegasan itu dia sampaikan dalam rapat paripurna II masa sidang ke-3 tahun 2020 dalam rangka penyerahan dua raperda usulan pemprov yang berlangsung secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom.

Menurutnya, pemprov akan membentuk BUMD yang akan menerima PI 10 persen pada wilayah kerja migas tersebut.

"Sikap kami, pemprov telah menyusun dua buah raperda, yakni raperda tentang Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi," kata gubernur.

Maluku dianugerahi potensi minyak dan gas bumi yang menjanjikan karena terdapat sembilan wilayah kerja minyak dan gas bumi, baik yang masih dalam tahap eksplorasi maupun yang sudah berproduksi.

"Pada tanggal 1 November 2019 lapangan migas wilayah kerja Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan non-Bula resmi diperpanjang selama 20 tahun," ucapnya.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung secara virtual tersebut, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury memimpin rapat dewan yang dihadiri Sekretaris DPRD Bodewyn M Wattimena. Sementara anggota DPRD berada di tempat lain dan Gubernur Murad bersama SKPD terkait berada di kantor gubernur.


Editor : Donald Karouw