DPRD Nilai Dana Jaring Pengaman Sosial Maluku Rp23 Miliar Terlalu Minim

Antara ยท Kamis, 25 Juni 2020 - 17:26 WIB
DPRD Nilai Dana Jaring Pengaman Sosial Maluku Rp23 Miliar Terlalu Minim
Rapat kerja tim II bersama Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pertanian Provinsi Maluku. (Foto: Antara)

AMBON, iNews.id - DPRD Maluku menilai penyediaan dana jaring pengaman sosial (JPS) untuk program padat karya tunai sebesar Rp23 miliar terlalu minim. Dana ini dinilai tidak mencukupi.

"Kami tidak terlalu merasa puas dengan anggaran JPS untuk menunjang program padat karya tunai yang hanya senilai Rp23 miliar," kata Ketua Tim II Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, Kamis (25/6/2020).

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja tim II bersama Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Masalah yang dibahas yakni program sosial untuk kegiatan padat karya tunai.

Menurutnya, alokasi anggaran JPS ini semestinya lebih ditingkatkan mengingat banyaknya masyarakat yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Banyak masyarakat dirumahkan atau di-PHK dari tempat kerjanya akibat pandemi Covid-19.

Tim II melalui lembaga perwakilan rakyat daerah akan mengawasi ketat penggunaan anggaran tersebut. Tim juga akan memastikan program itu sampai kepada masyarakat.

Abdullah yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku itu juga mengakui ada banyak keluhan dari masyarakat akibat tidak menerima bantuan pemerintah lewat program JPS. Padahal program padat karya tunai seperti ini sangatlah dibutuhkan guna memberdayakan masyarakat agar berusaha secara sendiri.

"Jadi wajar kami menyatakan merasa tidak puas dengan dana seperti itu. Dana ini terlalu minim dan tidak terlalu efektif menumbuhkan gairah ekonomi masyarakat terdampak," kata Abdullah.

Dia juga mengakui kalau permasalahan di Kota Ambon tidak mampu diperhatikan oleh DPRD Maluku. Apalagi untuk seluruh kabupaten dan kota yang lain.

Hanya saja, prinsipnya, DPRD Maluku akan terus berupaya maksimal melakukan pengawasan secara ketat.


Editor : Umaya Khusniah