Vaksinasi Belum 70 Persen, Polda Maluku Minta Data Masalah Krusial yang Jadi Penghambat
AMBON, iNews.id - Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan de Fretes meminta jajarannya untuk mendata masalah krusial yang menjadi penghambat vaksinasi. Sebab sampai saat ini sejumlah Polres jajaran masih belum mencapai target vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen.
“Bagi Polres jajaran yang belum mencapai target vaksinasi 70 persen agar didata permasalahan krusial yang menghambat percepatan vaksinasi tersebut,” ujar Wakapolda usai mengikuti rapat internal Polri yang dipimpin Wakapolri secara virtual, Jumat (21/1/2022).
Dia meminta kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease agar dapat membackup Polres Maluku Tengah untuk mencapai target vaksinasi.
“Terutama daerah-daerah yang capaian vaksinasi masih rendah yakni Leihitu Barat, Salahutu, Saparua, Nusalaut dan Haruku,” katanya.
Wakapolda juga meminta seluruh Kapolres untuk mengecek para Kapolsek terkait pencapaian vaksinasi.
“Apabila kekurangan tenaga kesehatan, laporkan sehingga bisa dibackup oSatker Polda Maluku,” kata jenderal Polri bintang satu tersebut.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada semua personel atas kinerjanya sehingga tingkat vaksinasi di Maluku mulai perlahan-lahan naik mencapai 66,15 persen.
“Diharapkan sebelum atau sesudah Januari, Provinsi Maluku bisa mencapai target 70 persen,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono meminta agar pelaksanaan dosis pertama tetap dilaksanakan dan ditingkatkan.
“Untuk vaksinasi anak dan lansia agar dilaksanakan karena sudah ada regulasinya,” katanya.
Dia berharap pada akhir Januari 2022 mendatang, semua Polda jajaran sudah bisa mencapai target capaian vaksinasi yaitu sebesar 70 persen.
“Dalam penginputan data pada dashboard Kemenkes agar personel Polri yang disprintkan dan Batalyon P-Care untuk dimaksimalkan. Itu harus dilakukan sehingga data pada dashboard Kemenkes valid dengan Polda Jajaran,” ujarnya.
Wakapolri juga meminta kepada jajaran Polda di Indonesia untuk melakukan pengawasan extra di pelabuhan, bandara, rumah sakit dan fasilitas publik dalam mengantisipasi kebijakan travel bubble.
Editor: Donald Karouw