Usulan PSBB Ambon telah Dipaparkan, Gubernur Maluku Siap Tanda Tangan

Antara ยท Sabtu, 09 Mei 2020 - 07:22 WIB
Usulan PSBB Ambon telah Dipaparkan, Gubernur Maluku Siap Tanda Tangan
Ilustrasi PSBB. (Foto: Istimewa)

AMBON, iNews.id - Gubernur Maluku, Murad Ismail siap menandatangani proposal usulan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon. Wali Kota Richard Ambon, Louhenapessy telah memaparkan rencana PSBB di hadapan Gugus Tugas Provinsi, Kapolda Brigjen Pol. Baharudin Djafar dan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq pada Jumat (8/5/2020) siang.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Maluku, Kasrul Selang mengatakan Pemprov Maluku menunggu usulan resmi PSBB dari Pemkot Ambon. Hal ini terungkap dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Murad, Kalpoda Baharudin dan Pangdam Marga Taufik, Jumat (8/5/2020)

"Kita menunggu usulan resmi PSBB dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan langsung ditandatangani Gubernur. Selanjutnya disampaikan ke Menteri Kesehatan," kata , Jumat (8/5/2020).

Kasrul menambahkan, dalam pemaparan yang selesai pukul 15.00 WIT ini, pihak pemprov menunggu usulan resmi dari wali kota, karena ada sedikit perbaikan. Dia berharap proposal itu cepat selesai dan langsung ditandatangani gubernur.

Menurutnya, usulan PSBB sudah memenuhi syarat baik tentang kajian epidemologi Covid-19 terutama data peningkatan jumlah kasus berdasarkan waktu, penyebaran kasus dan kejadian transmisi lokal. Ini sesuai Permenkes Nomor 9 Tahun 2002 tentang PSBB.

Selain itu, pelaksanaan PSBB di Kota Ambon tidak terlepas dari kesiapan pemkot melakukan pembatasan kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya, khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan serta advokasi dan sosialisasi, asistensi teknis serta pemantauan dan evaluasi.

Menyangkut kesiapan jaring pengaman, Pemkot Ambon akan melakukan evaluasi. Selanjutnya akan memperbaiki proposal dan diserahkan ke Pemprov Maluku, untuk dilanjutkan ke pemerintah pusat.

Pemkot Ambon juga telah menghitung kesiapan melalui beberapa hal. Di antaranya ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat. Hal ini karena, kebijakan PSBB akan berdampak terhadap kesulitan masyarakat mencari nafkah karena diharuskan berada di rumah dan keluar jika sangat penting sekali.

Pemkot Ambon juga telah menghitung anggaran yang direalokasi terhadap tiga kegiatan utama, yaitu pemenuhan alat kesehatan, menghidupkan industri yang mendukung kegiatan PSBB dan kebutuhan layanan dasar melalui bantuan sosial.

"Pemekot juga sudah menghitung anggaran yang harus direalokasikan untuk ini. Ada tiga hal yakni pemenuhan alat kesehatan, menghidupkan industri dan kebutuhan layanan dasar," katanya.


Editor : Umaya Khusniah