Tekan Penambahan Pasien Covid-19, Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Ambon Berlaku 8 Juni

Antara ยท Kamis, 04 Juni 2020 - 10:32 WIT
Tekan Penambahan Pasien Covid-19, Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Ambon Berlaku 8 Juni
Ilustrasi social distancing. (Foto: Istimewa)

AMBON, iNews.id – Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Ambon, Maluku akan diterapkan mulai 8 Juli 2020. Kebijakan ini sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Ambon Nomor 16 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan kebijakan ini diterapkan karena jumlah pasien Covid-19 terus bertambah setiap hari. Selain itu, masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, tetapi belum disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti social dan physical distancing.

"Kita merasa perlu untuk menyiapkan perwali terkait PKM karena data hingga 2 Juni 2020 jumlah pasien terpapar Covid-19 di Kota Ambon sebanyak 162 orang," katanya, Rabu (3/6/2020).

Sosialisasi terkait penerapan PKM ini akan dilakukan selama lima hari. PKM mengatur pembatasan empat komponen yaitu pergerakan orang, kegiatan sektor usaha, fasilitas umum, dan moda transportasi.

"Kami menyikapi peraturan Gubernur Maluku, Murad Ismail sesuai kondisi di Kota Ambon dengan menyiapkan Perwali tentang PKM untuk empat komponen," ujarnya.

PKM pergerakan orang yang beraktivitas di luar rumah terdiri atas pembatasan proses kerja di tempat kerja. Untuk menjaga produktivitas pekerja, maka proses bekerja dapat dilakukan dari rumah dan dipantau pimpinan.

Pengecualian diberlakukan bagi kantor atau instansi yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, BBM dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, industri, ekspor impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk fasilitas umum akan diberlakukan pembatasan jam operasional. Di antaranya pasar rakyat, SPBU, toko yang menjual pangan, restoran atau rumah makan dan layanan lainnya.

Sedangkan untuk moda transportasi angkutan umum, akan dibatasi dengan jumlah penumpang maksimal enam orang. Untuk mobil pribadi sibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas kendaraan.

Untuk angkutan umum becak, dibatasi maksimal satu penumpang. Untuk angkutan umum roda dua, diperbolehkan mengangkut penumpang satu orang, dengan tetap menerapkan prosedur pencegahan Covid-19 yakni menggunakan masker dan sarung tangan.

Dalam kebijakan PKM juga mengatur sanksi bagi pelanggar. Di antaranya teguran lisan, tertulis, penghentian sementara tempat usaha, pencabutan izin dan denda dari Rp1 hingga Rp5 juta.


Editor : Umaya Khusniah