Rencana Pendirian Polres Pulau Taliabu, Tim Mabes Polri Datangi Malut

TERNATE, iNews.id - Tim Asistensi Mabes Polri mendatangi Maluku Utara (Malut) terkait pendirian Polres Pulau Taliabu. Kedatangan Mabes Polri untuk melakukan studi kelayakan pendirian polres tersebut.

"Data-data tersebut nanti dimasukkan dalam aplikasi kami, sistem informasinya tentang klasifikasi kesatuan kewilayahan," ujar ketua Tim Asistensi Mabes Polri Brigjen Budi Yuwono, Jumat (10/9/2021).

Baca Juga

Keluarga di Sukabumi Cemas Tunggu Kabar Korban KM Hentri yang Terbakar di Maluku

Budi mengatakan, tim asistensi mendatangi Mapolsek Taliabu Barat, yang akan dijadikan lokasi pendirian Polres Pulau Taliabu. Tim juga mendapat penjelasan dari Wakil Kepala Polres Kepulauan Sula Kompol Laode Buri.

Sementara itu Wakil Bupati Taliabu, Ramli yang menyaksikan kunjungan tersebut menyatakan, pembentukan Polres Pulau Taliabu sudah sejak lama menjadi harapan pemerintah daerah dan masyarakat.

Baca Juga

Cuaca Buruk Hambat Pencarian 25 ABK KM Hentri yang Terbakar

"Maka sudah selayaknya Polres Pulau Taliabu dibentuk," ujar Ramli.

Baca Juga

KM Hentri Terbakar di Kepulauan Tanimbar, Puluhan ABK Belum Diketahui Nasibnya

Sejak berdirinya Kabupaten Kepulauan Taliabu delapan tahun lalu, wilayah ini belum memiliki polres. Padahal, ini merupakan tuntutan kepada Polri untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

Dari aspek geografis, letak Pulau Taliabu sangat strategis. Taliabu merupakan wilayah yang sangat penting dan merupakan jalur pintu masuk kejahatan transaksional seperti human trafficking, narkoba, dan terorisme serta illegal fishing

Baca Juga

Maluku Utara Target Vaksinasi Merdeka 2.000 Dosis per Hari, Libatkan TNI-Polri

Di sisi lain, Polres Kepulauan Sula yang membawahi Pulau Taliabu memiliki hambatan, yaitu aspek geografis sehingg efektifitas kegiatan operasional kepolisian ke Taliabu memakan waktu yang lama

"Polres Pulau Taliabu penting agar dapat mengimbangi pemerintah daerah dalam koordinasi dan kerja sama lain dalam menjaga kamtibmas yang menjadi tugas pokok Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002," ujar pria yang juga mantan Kabid Humas Polda Malut ini.