Pejabat dan Pendamping Desa Tinggalkan Rapat LPJ Keuangan, Warga Desa Tenga Tenga Ngamuk

Fandy Wattimena ยท Senin, 20 Juli 2020 - 10:18 WIB
Pejabat dan Pendamping Desa Tinggalkan Rapat LPJ Keuangan, Warga Desa Tenga Tenga Ngamuk
Warga mengikuti rapat LPJ Keuangan Desa Tenga Tenga, Maluku Tengah. (Foto: iNews/Fandy Wattimena)

AMBON, iNews.id - Rapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tenga Tenga, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Minggu (19/7/2020) pagi berakhir ricuh. Kekacauan dipicu karena pendamping, mantan pejabat dan dewan adat desa meninggalkan rapat yang belum selesai.

Kericuhan dimulai saat Rani Tuanani meninggalkan rapat usai menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja selaku pendamping desa. Kemarahan warga akhirnya pecah setelah mantan pejabat desa, Ahmad Maruapey serta sejumlah anggota dewan adat ikut meninggalkan forum, padahal rapat belum usai.

"Kenapa dia (pendamping desa) tiba-tiba pergi. Padahal kehadirannya masih dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan warga," kata salah seorang warga, Rizal Tuharea, Minggu siang.

Menurutnya, kehadiran orang-orang tersebut terhitung penting di tengah berbagai tudingan dugaan penyalahgunaan APBDes oleh pemerintah desa. Rani dinilai mengerti pengelolaan keuangan desa dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

"Masyarakat butuh penjelasan dan selaku pendamping desa, dia paham betul pengelolaan keuangan desa. Kenapa dia pergi?" kata Tuharea.

Akibatnya, warga menduga sikap pendamping desa yang diikuti oleh mantan pejabat dan dewan adat sudah diatur sebelumnya. Tujuannya agar rapat pertanggungjawaban batal dilaksanakan.

"Rapat pertanggungjawaban ini kan dilaksanakan setelah ada desakan dari pemuda. Sejak tahun 2017 hingga kini tidak pernah ada rapat pertanggungjawaban pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Tenga Tenga," katanya.

Senada dengan itu, Kepala Pemuda Desa Tenga Tenga, Abdul Gafar Tuharea juga menyesalkan aksi meninggalkan forum rapat tersebut. Dia menilai rapat tersebut terkesan asal-asalan, tidak ada kelengkapan pendukung, seperti sound system serta proyektor untuk pemaparan laporan pertanggungjawaban.

"Ini kan rapat yang dihadiri banyak orang. Jadi harus ada pengeras suara dan kelengkapan lainnya agar semua bisa mendengar jelas. Ini tidak jelas," katanya.

Dia pun memastikan segera berkoordinasi dengan dewan adat desa agar rapat lanjutan bisa kembali terlaksana.

Menanggapi kisruh tersebut, Rani menyatakan dirinya tidak bertanggung jawab. Dia mengaku penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah tugas pejabat, bukan pendamping desa.

"Kalau musyawarah pertanggungjawaban, itu bukan tanggung jawab saya. Mengapa mereka berhenti, kan mantan pejabat ada. Lagian ini bukan tanggung jawab saya untuk menjelaskan," katanya.

Kedatangannya hanya untuk menjelaskan berbagai tudingan yang dikirim melalui pesan singkat. Beberapa hari sebelumnya, banyak pesan masuk lewat Whatsapp terkait tuduhan penyalahgunaan anggaran, sehingga dia diminta datang untuk menjelaskan.

"Saya tidak diundang secara resmi, jadi saya tidak tahu kegiatan apa. Hanya pejabat minta saya datang untuk menjelaskan. Jadi mungkin itu yang harus saya jelaskan," katanya

Rani juga mengaku tidak dapat mengikuti rapat untuk waktu yang lama lantaran dia memiliki bayi di rumah.


Editor : Umaya Khusniah