Pandemi Covid Pengaruhi Rencana Kerja dan Penganggaran Pembangunan di Maluku

AMBON, iNews.id – Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 sangat berdampak besar dan mempengaruhi rencana kerja maupun anggaran pembangunan di Maluku. Dampaknya pencapaian target perencanaan pembangunan meleset dan penganggaran difokuskan pada pemulihan kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail pada forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Maluku tahun 2022, di Ambon, Rabu (17/2/2021). Sambutan tertulis gubernur tersbeut dibacakan Sekda Maluku, Kasrul Selang. 

Baca Juga

PPKM Skala Mikro, Kejujuran Masyarakat di Tengah Pandemi Covid Sangat Penting

“Pemprov Maluku melakukan realokasi anggaran sebesar Rp122 miliar dari APBD tahun 2020 yang hanya sebesar Rp3,3 triliun,” katanya.

Dia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan masalah kesehatan, ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui jaring pengaman sosial. 

Baca Juga

Pandemi Covid-19 Picu Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepri

Dia mengingatkan, penyusunan RKPD tahun 2022 sekaligus merupakan tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku tahun 2019 - 2024 dapat dilakukan optimal. Tujuannya agar berdampak terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang terus berlangsung.

Penyusunan RKPD tahun 2022 diharapkan difokuskan pada kondisi aktual yang sedang dihadapi.Di antaranya upaya pemulihan kesehatan dan sosial ekonomi akibat dampak Covid-19 dengan tetap mengutamakan prioritas sesuai arah RPJMD Maluku. 

Baca Juga

Kabaharkam Polri: Karhutla Jangan Sampai Ganggu Fokus Penanganan Pandemi Covid-19

Gubernur juga memaparkan pertumbuhan ekonomi kumulatif Maluku tahun 2020 tumbuh negatif 0,92 persen. Angka ini masih lebih tinggi 1,15 persen dibanding pertumbuhan nasional yang mencapai negatif 2,07 persen.

Sedangkan inflasi tahun kalender Maluku selama tahun 2020 tercatat 0,21 persen. Angka ini lebih rendah 1,47 persen dari inflasi tahun kalender nasional tahun 2020 yang mencapai 1,68 persen. 

Gubernur berharap pemulihan ekonomi Maluku dan percepatan penanganan pandemi Covid-19 dapat dilakukan secara bersama-sama dan bertahap. Hingga saat ini kasus positif harian di provinsi ini menunjukkan tren penurunan sejak November 2020. 

"Upaya pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 akan terus dilakukan, termasuk memastikan pemberian vaksin bagi penerima di semua kabupaten/kota di Maluku," kata gubernur.

Forum konsultasi publik RKPD provinsi Maluku tahun 2022 menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Kepala BPS Maluku, Asep Riyadi; Kepala Bappeda, Anton Lailossa dan Ketua DPRD, Maluku Lucky Wattimury.

Forum konsultasi tersebut hanya diikuti 50 peserta secara tatap muka. Ini karena penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sementara 150 orang lainnya mengikutinya secara virtual. 

Editor: Umaya Khusniah