Kejati Malut Awasi dan Dampingi 13 Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

Antara ยท Selasa, 15 September 2020 - 12:52 WIT
Kejati Malut Awasi dan Dampingi 13 Proyek Infrastruktur Dinas PUPR
Salah satu proyek yang ada di Malut. (Foto: Antara)

TERNATE, iNews.id - Pekerjaan 13 paket proyek infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara (Malut) akan diawasi dan didampingi secara langsung oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat. Pendampingan silakukan agar pengerjaan proyek tidak melanggar hukum.

"Dari 19 paket kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pendampingan hukum, hanya 13 yang diakomodasi sementara enam lainnya bersifat insidentil," kata Kadis PUPR Malut, Ir Santrani Abusama di Ternate, Selasa (15/9/2020).

Dia mengatakan, sebelumnya telah dilakukan bimbingan teknik (bimtek) tentang hukum kontrak serta pemaparan pendampingan hukum oleh Kejati Malut. Kegiatan ini sebagai langkah menghindari masalah hukum yang melanggar peraturan dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Bimtek bertempat di aula kantor Dinas PUPR Sofifi.

Kegiatan pemaparan pendampingan hukum dari Kejati Malut merupakan tindak lanjut dari permohonan pendampingan hukum oleh Kepala Dinas PUPR Malut atas kegiatan strategis di 2020. Tujuan utama kegiatan pendampingan hukum yakni agar proses tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tentunya, hal ini akan lebih mudah dan cepat terlaksana apabila mendapatkan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi Malut," katanya.

Gubernur KH Abdul Gani Kasuba mengatakan, kegiatan pendampingan hukum seperti ini harus dilakukan. Pejabat yang tidak hati-hati dalam bekerja maka sudah pasti akan terseret hukum.

Menurut dia, pendampingan ini dilaksanakan agar ketika dirinya sudah selesai dari masa jabatan, maka yang berkaitan dengan dinas-dinas pengelola anggaran besar tidak salah langkah yang akan mengakibatkan terjerat masalah hukum.

"Sejak awal kami telah melakukan pendampingan dan itu sudah terus diingatkan kepada dinas-dinas terkait seperti Dinas PUPR, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Nakertrans atau mereka mereka yang memiliki anggaran besar. Makanya diminta untuk melakukan pendampingan dari awal,"  katanya.

Gubernur Malut mengapresiasi upaya kejati  yang hadir sebagai pemateri. Bimtek terkait pendampingan hukum sangat penting untuk dapat membimbing para pejabat khususnya dilingkungan Dinas PUPR agar dalam melakukan pekerjaan tidak mengalami masalah.


Editor : Umaya Khusniah