Gara-Gara Mutasi ASN, Wali Kota Ternate Bakal Dipanggil Bawaslu

Antara ยท Senin, 29 Juni 2020 - 20:02 WIB
Gara-Gara Mutasi ASN, Wali Kota Ternate Bakal Dipanggil Bawaslu
Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman. (Foto: Antara)

TERNATE, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ternate, Maluku Utara (Malut), segera memanggil Wali Kota Burhan Abdurrahman dan sejumlah pejabat Pemkot Ternate terkait mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dilakukan menjelang tahapan pilkada. Surat undangan untuk klarifikasi itu sudah dilayangkan dan para pejabat diharapkan bisa memberikan klarifikasi.

Anggota Bawaslu Ternate Sulfi Majid mengatkan, selain kepada wali kota Ternate, undangan ditujukan kepada sekretaris daerah Kota Ternate dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Mereka akan dimintai klarifikasi mengenai dugaan pergantian pejabat. Sesuai Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, ada larangan mengenai pergantian pejabat atau mutasi, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Sementara Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menanggapi rencana pemanggilan Bawaslu Ternate terkait mutasi jabatan ASN di lingkungan Pemkot Ternate. Dia menegaskan, mutasi yang dilakukannya tidak berkaitan dengan politik atau Pilkada 2020.

"Mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate, terutama bagi ASN bisa dilaksanakan setiap saat dan tidak ada kaitan dengan politik," kata Burhan di Ternate, Senin (29/6/2020).

Wali Kota mengatakan, mutasi dilakukan terhadap sejumlah ASN di Pemkot Ternate, sebagaimana yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan Nomor 824/2342/2020 tertanggal 23 Juni 2020. Mutasi dilakukan ketika ada usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penilaian dari BKPSDM Pemkot Ternate.

"Mutasi karena ada usulan dari pimpinan SKPD dan penilaian dari BKD, jadi tidak usah dipersoalkan," ujarnya.

Dia juga menegaskan, ASN telah sejak awal menandatangani yang bersangkutan bersedia ditempatkan di mana saja. Karena itu, mutasi ASN merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan.

"PNS ini melaksanakan tugas di mana saja. Itu sudah tugasnya, sesuai pernyataan melalui tanda tangan sejak menjadi PNS. PNS siap di tempatkan di mana saja. Kemungkinan di tempat lain dia lebih berkembang," katanya.

Dia mengatakan, mutasi bisa dilakukan kepada saja, termasuk kepala dinas. Karena itu, mutasi yang dia lakukan jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal lain, termasuk pilkada.


Editor : Maria Christina