AMBON, iNews.id – Usulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) di Kota Ambon, Provinsi Maluku, nyatanya memancing pendapat berbagai pengamat. Salah satunya pengamat sosial dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Paulus Koritelu.
Menurutnya, penerapan PSBR harus mempertimbangkan dampak psikososial bagi masyarakat setempat. Pemkot Ambon diminta jangan hanya terkait persiapan fisik.
“Tujuannya bagaimana agar mereka bisa secara sadar menerima kebijakan itu," katanya di Ambon, Kamis (30/4/2020).
Paulus Koritelu yang juga dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon itu, mengatakan penerapan PSBR akan menimbulkan dampak psikososial yang besar bagi masyarakat. Hal ini menurutnya akan sulit dikendalikan.
Secara kultur, orang Ambon maupun Maluku secara luas memiliki tradisi sosiopsikologis yang kuat. Interaksi antarindividu sebagai hal penting dan memengaruhi hubungan sosial, kehidupan, dan mental masyarakat.
Dia mengemukakan tradisi sosiopsikologis itu dipengaruhi struktur kekerabatan, adat-istiadat, dan kebiasaan lembaga masyarakat yang sudah mengakar secara turun-temurun. Misalnya, tradisi-tradisi kunjung mengunjungi bagi orang Ambon sangat tidak bisa dihilangkan.
“Di tengah situasi pandemi seperti ini saja, ketika ada yang datang ke rumah dan kita tidak mau bersalaman, mereka sudah menganggap kita menuduh mereka terkena corona," katanya.
Paulus menilai, dalam dua bulan ini dampak Covid-19 secara psikososial di Ambon sudah terlihat. Terutama setelah adanya imbauan pemerintah daerah agar masyarakat tetap berada di rumah. Selain itu juga adanya tekanan di media massa dan informasi-informasi hoaks.
Ketidaksiapan mental masyarakat untuk menerima pembatasan sosial tersebut memicu beberapa fenomena dan peristiwa yang tidak terduga. Misalnya, kasus bunuh diri hingga isu perdukunan yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Akhirnya warga di beberapa wilayah di Ambon memberlakukan jam malam bukan hanya untuk antisipasi Covid-19, melainkan sebab isu tersebut.
"Dalam ranah sosiologi itu sebenarnya bagian dari sebuah tekanan yang berlebihan dan ketidaksiapan psikologi masyarakat untuk menerimanya, apalagi kelompok anak-anak muda yang membutuhkan 'freedom expression' (kebebasan berekspresi), tekanan-tekanan lewat media, berita hoaks dan segala macam yang membuat situasi semakin tidak bisa dikendalikan," ujarnya.
Dia mengatakan jika Pemkot Ambon menerapkan PSBR maka standar operasional prosedur harus mampu menyentuh semua aspek. Termasuk kultur masyarakat yang tidak bisa diubah hanya dalam satu atau dua kali sosialisasi.
Selain itu, pemkot juga harus memastikan sistem jaminan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah diterapkan dengan baik. Tidak hanya secara struktural berhasil, tetapi secara fungsional sampai pada tataran yang paling bawah harus bisa terjamin.
"Karena fungsi pemerintah adalah maksimalisasi pelayanan masyarakat, bukan soal otoritas untuk memerintah atau legitimasi menjalankan kekuasaan tapi kenyamanan orang yang diperintah," kata Paulus.
Editor : Umaya Khusniah
Artikel Terkait