TERNATE, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) didorong agar segera memiliki desa mandiri melalui indikator penilaian untuk mengukur perkembangan dan kemajuan desa. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mengharapkan melalui desa mandiri ini, pemerintah bisa mendorong dan mengakselerasi pembangunan desa.
Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, pihaknya berharap dapat berkolaborasi lebih aktif dengan jajaran pemerintah daerah, baik itu Pemprov Malut maupun kabupaten/kota agar mendorong dan mengakselerasi percepatan pembangunan desa di Malut.
"Sudah menjadi tugas pemda dalam mendorong agar ada desa mandiri di provinsi tersebut," kata Taufik Madjid di Ternate, Minggu (9/11/2020).
Selain itu, indikator dalam melihat desa mandiri dapat diketahui dari tiga indeks untuk mengukur perkembangan desa, yakni indeks ketahanan ekonomi dengan menggunakan instrumen ekonomi yang harus mudah diakses oleh masyarakat desa. Instrumen itu seperti pasar desa, bumdes, dan sistem keuangan inklusif yang baik serta indeks ketahanan sosial untuk menggeser episentrum pembangunan. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembangunan kewilayahan dan pembangunan kewargaan yang singkron.
"Intinya social capital kita jaga, nilai-nilai kegotong-royongan, ada kearifan lokal maupun yang lainnya untuk menjadi basis dari indeks sosial. Jadi kerja sama antardesa, kolaborasi dan sinergi. Selain itu ada nilai-nilai yang harus di-recognize untuk Malut," ujarnya.
Dia menambahkan, untuk indeks yang ketiga yang perlu dilihat indeks ketahanan lingkungan untuk daya tahan desa terhadap ancaman lingkungan. Hal itu bertujuan untuk pembangunan desa yang menjadi pembangunan yang berkelanjutan.
Mantan pejabat Pemprov Malut itu menyebutkan, dana desa semestinya dijadikan sebagai stimulus. Fungsi dana desa untuk mengintegrasikan sumber-sumber pembiayaan di desa sekaligus menjadi pendorong potensi pendapatan asli desa.
"Karena itu, pemerintah pusat memfasilitasi dengan cara pendampingan maupun yang lainnya kepada masyarakat desa supaya kriteria yang hampir ke mandiri cepat diwujudkan," katanya.
Menurut Taufik, pengelolaan dana desa di Maluku Utara harus didorong agar ada desa yang menjadi pilot project untuk bisa direplikasi di desa-desa yang lain di Indonesia. Dirinya menilai Maluku Utara memiliki karakteristik wilayah yang cukup istimewa. Apalagi didukung dengan social capital yang bagus dan afirmasi dari pemerintah daerah.
"Apa yang harus menjadi prioritas program dari pemerintah pusat harus sejalan dengan yang diwujudkan di daerah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Poin besar dari target Kemendes, menargetkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa," katanya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait