Tilap Dana Desa Rp721 Juta, Penjabat Kades di Maluku Divonis 4 Tahun Penjara

AMBON, iNews.id - Penjabat Kepala Desa Administratif Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Muhammad Rasmi Sulla, divonis empat tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi atas dana desa tahun 2019 hingga merugikan negara Rp721,17 juta.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Jenny Tulak, dikutip Kamis (15/9/2022).

Baca Juga

Korupsi Dana Desa Hampir Rp400 Juta, Mantan Kades di Serdang Bedagai Segera Diadili

Selain itu, Rasmi turut dihukum denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan kewajiban pembayaran uang pengganti senilai Rp721,17 juta subsider dua tahun kurungan.

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim menimbang hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Baca Juga

Korupsi Dana Desa Rp230 Juta, Oknum Kades di Banyuasin Ditahan Jaksa

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Seram Bagian Timur yang menuntut terdakwa dengan hukuman selama 5,5 tahun.

Baca Juga

42 Kampung di Kepulauan Sangihe Belum Cairkan Dana Desa Tahap 2, Ini Penyebabnya

Dalam persidangan itu terungkap, Desa/Negeri Administratif Rukun Jaya pada tahun 2019 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp980 juta untuk membangun sejumlah fasilitas seperti pembuatan sumur dan bak penampung air bersih. 

Namun, pengerjaan proyek itu tidak rampung karena tidak ada saluran pipa ke rumah-rumah warga.

Baca Juga

Diduga Korupsi Dana Desa hingga Tak Gaji Pegawai, Eks Kades di Tapsel Ditangkap

Kemudian, ada sejumlah kegiatan lain, seperti pengadaan lampu jalan tenaga surga sebanyak 10 unit, pemasangan instalasi listrik pada 10 unit rumah warga dan pengadaan gerobak bakso untuk program pemberdayaan warga juga tidak berjalan.

Muhammad Rasmi Sulla adalah seorang aparatur sipil negara pada Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Timur sejak Oktober 2018 hingga April 2020.

Baca Juga

Terungkap, Kepala Kampung di Nduga Beli Amunisi Rp150 Juta untuk KKB Pakai Dana Desa

"Dia menggunakan ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) tahun 2019 yang tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban, tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barang, atau ada barang yang terealisasi, namun nilainya tidak sesuai realisasi harga," kata JPU.

Editor: Rizky Agustian