Tak Ingin Terisolasi, Warga Kilmuri Seram Bagian Timur Minta Pemprov Bangun Infrastruktur Dasar

AMBON, iNews.id - Warga Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur sangat berharap pemerintah provinsi membantu membangun sarana infrastruktur dasar berupa jalan, dermaga laut, serta listrik. Komisi III DPRD Maluku telah membahas bersama bersama instansi terkait dan diharapkan masuk APBD provinsi 2021.

"Ada surat masuk dari warga Kilmuri dan komisi telah membahasnya bersama instansi terkait karena mereka berharap pembangunan infrastruktur dasar ini bisa masuk dalam APBD provinsi tahun 2021," kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, Rabu (21/10/2020).

Baca Juga

Menhub Rayu Pengusaha AS Investasi Bangun Infrastruktur Transportasi

Dia menambahkan, akses transportasi khususnya di Desa Air Nanang, Kecamatan Kilmuri, tergolong sangat sulit. Akibatnya, siswa maupun guru yang hendak ke sekolah harus berenang menyeberangi sungai.

Maka dari itu, warga mengharapkan adanya bantuan Pemprov Maluku untuk membuka akses transportasi darat yang ada di kecamatan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta untuk dibangun dermaga laut agar akses transportasi laut semakin lancar.

Baca Juga

Bangun Infrastruktur, Menteri Basuki Dorong Ekonomi di Tol Ngawi-Kertosono

"Jaringan listrik di Kecamatan Kilmuri memang sudah dibangun, namun saat di malam hari mereka hidup dengan lampu pelita. Persoalan ini diakibatkan tidak adanya mesin pembangkit listrik," katanya.

Baca Juga

Kunjungi YIA, Kepala Bappenas: Pembangunan Infrastruktur Bisa Cepat dan Berkualitas

Richard menagatakan, Kecamatan Kilmuri juga tidak ada puskesmas pembantu untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga saat mereka sakit. Tenaga medis di sana pun tidak ada.

"Bila warga sakit, mereka harus menggunakan longboat untuk dibawa ke Kecamatan Geser agar bisa mendapatkan perawatan," katanya.

Pada tahun 2018 lalu memang sudah ada pembangunan jalan pasir batu (sirtu) dengan anggaran sebesar Rp 15miliar. Namunn tidak diketahui, apakah proyek itu berasal dari APBD pemerintah kabupaten atau pemprov.

“Jalan sirtu tersebut tidak pernah selesai dikerjakan dan sebagian badan jalannya sudah mulai mengalami kerusakan,” katanya.

Maka dari itu, warga meminta perhatian pemprov bersama Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Wilayah XVI Ambon untuk membangun infrastruktur dasar dimaksud demi membuka isolasi daerah itu.

Editor: Umaya Khusniah