Rekomendasi Calon Rektor UKIM Tuai Polemik, Wagub Maluku Minta Maaf

Antara · Rabu, 11 Agustus 2021 - 18:56:00 WIT
Rekomendasi Calon Rektor UKIM Tuai Polemik, Wagub Maluku Minta Maaf
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno saat berdialog dengan puluhan mahasiswa UKIM Ambon yang melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Maluku di Ambon, Selasa (10/8/2021). Foto: Antara/Jimmy Ayal

AMBON, iNews.id - Rekomendasi yang diberikan Gubernur Maluku, Murad Ismail, kepada Josephus Noya untuk menjadi rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon menuai polemik. Wagub Maluku, Barnabas Orno, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan memastikan rekomendasi dibatalkan.

Rekomendasi yang diberikan Murad mengundang reaksi penolakan dari mahasiswa UKIM. Senat mahasiswa UKIM pada Selasa (10/8/2021) turun ke jalan menggelar demonstrasi karena menganggap pemerintah melakukan intervensi pemilihan rektor.

"Rekomendasi yang dikeluarkan Pemprov Maluku bukan karena ingin mengintervensi, rekomendasi ini juga tidak bersifat eksekutorial dan mengikat. Dengan permohonan maaf ini maka rekomendasi tersebut dianggap tidak pernah dikeluarkan," kata Barnabas, Rabu (11/8/2021).

Dia menegaskan, rekomendasi bernomor 424/2364 tertanggal 22 Juni 2021 dikeluarkan karena Josephus Noya yang menjabat Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat UKIM Ambon datang bertemu Gubernur Murad untuk meminta rekomendasi Pemprov Maluku. Barnabas mengakui rekomendasi tersebut menyalahi statuta UKIM Ambon sebagai lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah naungan Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM).

"Saya atas nama Pemprov Maluku serta Gubernur Maluku Murad Ismail meminta maaf, karena surat rekomendasi yang dikeluarkan Bapak Gubernur berdampak meresahkan seluruh civitas akademika UKIM Ambon," kata Barnabas.

Dia berharap permohonan maaf yang juga telah disampaikan secara terbuka di hadapan puluhan mahasiswa UKIM Ambon yang berdemonstrasi dapat membuat situasi di Kota Ambon kondusif. Barnabas juga meminta kejadian tersebut tidak dipolitisasi apalagi diarahkan pada persoalan SARA.

Menurut Barnabas, Pemprov Maluku, telah mengklarifikasi masalah ini dengan menemui Rektorat UKIM Ambon serta Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM. Dia memastikan siapa pun yang terpilih dalam suksesi kepemimpinan UKIM Ambon, Pemprov Maluku akan mengapresiasi dan bekerja sama untuk kemajuan lembaga pendidikan tinggi tersebut maupun untuk pembangunan Maluku di masa mendatang.

"Jadi sekali lagi saya atas nama Pemprov Maluku meminta maaf sedalam-dalamnya atas kekisruhan yang terjadi ini. Kami tidak bermaksud mengintervensi proses suksesi pemilihan Rektor UKIM yang mulai bergulir pada Oktober 2021," ujarnya.

Editor : Erwin C Sihombing

Bagikan Artikel: