Pemprov Maluku Diminta Serahkan Dokumen RAPBN 2021 Tepat Waktu untuk Hindari Kecurigaan

AMBON, iNews.id - Pemprov Maluku diminta menyerahan dokumen RAPBD 2021 kepada DPRD tepat waktu. Hal itu untuk menghindari adanya kecurigaan Pemprov Maluku sengaja mengulur waktu.

Wakil ketua DPRD Maluku, Efendy Latuconsina mengatakan, jika dokumen diserahkan tepet waktu, Badan Anggaran legislatif bersama eksekutif bisa lebih komprehensif dan tidak terkesan terburu-buru.

Baca Juga

Bupati Muaro Jambi Masnah Busro Diperiksa KPK terkait Kasus Suap Pengesahan RAPBD

"Kalau penyerahan dokumen RAPBD selalu mengalami keterlambatan dan sudah dianggap menjadi sebuah tradisi maka ada kecurigaan Pemprov Maluku sengaja mengulur waktu," kata Efendy, Kamis (26/11/2020).

Dia mengatakan, dokumen RAPBD Maluku tahun anggaran 2021 belum diserahkan hingga 26 November 2020. Padahal beberapa hari lagi sudah masuk awal Desember.

Baca Juga

Pembahasan RAPBD 2021, Ini 6 Catatan Penting Banggar DPRD Jatim

"Sepertinya sudah menjadi tradisi, karena setiap tahun seperti begini. Sehingga tidak ada kesempatan bagi DPRD untuk mempelajari dokumen RAPBD itu secara serius," ujar Efendy.

Menurut dia, batas waktu pembahasan RAPBD 2021 hingga disahkan menjadi APBD berdasarkan aturan yakni sampai 30 November 2020. Semestinya sejak pekan kemarin dokumen RAPBD 20201 dari Pemprov sudah diterima legislatif sehingga bisa dibahas dalam pekan ini.

Baca Juga

KPK Panggil Pejabat hingga Eks DPRD Jambi terkait Suap RAPBD 2018

"DPRD juga tidak mengetahui apa alasan keterlambatannya," kata Efendy. 

Dia berharap dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021, Pemprov Maluku fokus untuk membangun infrastruktur dasar. Di antaranya jalan maupun jembatan.

Musim hujan pada beberapa waktu lalu, ada sejumlah fasilitas umum seperti jalan dan jembatan di Pulau Seram maupun Buru yang mengalami kerusakan.

"Masyarakat itu mengeluh kepada kami, bahwa ada jalan rusak dan jembatan yang putus. Jadi masalah-masalah seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Efendy memastikan, sektor lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah adalah pendidikan maupun kesehatan, termasuk penanganan pandemi Covid-19.

Editor: Umaya Khusniah