Pemkot Ternate Fokus Tata Destinasi Wisata Pantai untuk Kelangsungan UMKM

TERNATE, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) fokus menata destinasi pantai wisata. Hal ini guna menyediakan objek wisata dan lokasi memadai bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah ini.

"Kami telah meninjau tiga lokasi wisata alam di Kota Ternate dan melihat secara dekat aktivitas pelaku pariwisata di Kota Ternate, termasuk para pedagang di area pariwisata yang produktivitasnya kian hari kian menurun akibat wabah Covid-19, sehingga penataan destinasi wisata pantai agar bisa menarik minat pengunjung ke tempat wisata," kata Plt Kepala Bappelitbangda, Rizall Marsaoly, saat mendampingi Wawali Ternate, Sabtu (31/7/2021).

Baca Juga

Gelar Rakor Persiapan PON, Kapolda Maluku: Keberangkatan Atlet Akan Dikawal Dansat Brimob

Menurut dia, penataan destinasi wisata akan difokuskan di berbagai tempat wisata yang selama ini menjadi lokasi primadona seperti di Kelurahan Sulamadaha, Pantai Tobololo, Jikomalamo Danau Tolire. Selain itu, Pemkot Ternate bakal membuka satu lokasi untuk agro wisata di Kelurahan Loto.

Konsepnya dengan memberdayakan petani di Kelurahan Loto untuk nanti membuka kebun mereka untuk umum pada saat musim panen. Masyarakat umum bisa masuk ke kebun warga untuk memetik langsung buah dari pohonnya.

Baca Juga

Kerahkan KRI Tatihu 853, Guspurla Koarmada III Sasar Vaksinasi Covid-19 Warga Pesisir Maluku

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Pemkot Ternate akan merealisasikan kebijakan pembangunan sektor pariwisata itu, sebagai wujud membangkitkan perekonomian masyarakat di kawasan Pulau Ternate.

Dia menambahkan, Pemkot Ternate juga akan mengubah seluruh kawasan kumuh Kampung Makassar Timur melalui penataan delineasi kawasan kumuh untuk dijadikan sebagai lokasi kuliner dan pengembangan Ternate di pesisir pantai dengan anggaran sebesar Rp24.6 miliar.

Baca Juga

KM Tidar Karam di Pulau Buru, DPRD Maluku Panggil Dishub

Dimana, untuk pembenahan kawasan kumuh Kampung Makassar Timur akan ditenderkan tahun ini dan merupakan salah satu kebijakan pusat di daerah, khususnya penanganan kawasan kumuh.

Dia mengatakan, proses tender ana bersumber dari APBN tersebut sedang dalam proses pelelangan dan proyek yang menelan anggaran pusat sebesar Rp24.656.200.000 ini, pengerjaannya bisa dipastikan segera jalan.

Selain itu, untuk sumber dana melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHNL) bank dunia, yang dikelola oleh Kementerian dan pelaksana proyek ini nantinya akan dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) PKP Malut.

Editor: Nani Suherni