Pemkab Malra Gencar Sosialisasikan Tatanan Normal Baru Hadapi Covid-19

Antara ยท Rabu, 24 Juni 2020 - 14:27 WIB
Pemkab Malra Gencar Sosialisasikan Tatanan Normal Baru Hadapi Covid-19
Bupati Malra M. Thaher Hanubun sosialisasi pola hidup sehat di Pasar Langgur. (Foto: Antara)

LANGGUR, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra), Maluku gencar menyosialisasikan normal baru dan ketahanan pangan kepada masyarakat. Langkah ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 060 - 92 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di era tatanan kehidupan normal baru di Provinsi Maluku.

"Menghadapi normal baru selama pandemi Covid-19, pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah strategis dan antisipatif," kata Bupati Malra, M Thaher Hanubun, Rabu (24/6/2020).

Langka strategis di antaranya sosialisasi tatanan kehidupan baru, dan pentingnya menjaga ketahanan pangan daerah. Sosialisasi diberikan kepada seluruh ASN dan masyarakat di 11 kecamatan di Malra.

Sementara langkah antisipasi yakni mengusulkan penundaan dan pembukaan layanan penerbangan dari dan ke luar Maluku Tenggara. Selain itu pembatasan akses masuk dan keluar wilayah kabupaten ini dengan mekanisme protokol kesehatan yang ketat.

Bupati Thaher mengungkapkan, kebijakan tanggap rawan pangan dilakukan dengan menggalakkan pembentukan lahan pertanian. Lebih dari 10 hektare lahan pertanian telah dibuka oleh Pemda Malra bekerja sama dengan TNI-Polri yang berlokasi di beberapa wilayah.

"Berbagai upaya yang dilakukan semata-mata untuk menjaga seluruh masyarakat tetap aman dan terkendali terhadap wabah Covid-19 serta dampaknya," kata Thaher.

Surat Edaran Gubernur Maluku yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se Maluku, pimpinan BUMN/BUMD, dan OPD lingkup pemprov tersebut meminta adanya langkah-langkah produktif dan aman Covid-19. Selain itu, daerah yang dinyatakan zona hijau agar melaporkan kesiapan dan penerapan penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk daerah zona kuning atau merah diminta menyusun strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menuju fase normal baru produktif dan aman Covid-19.

Gubernur juga meminta instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar dalam pelayanan langsung kepada masyarakat, melakukan penyerderhanaan proses bisnis atau SOP. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu juga dengan publikasi penyederhanaan SOP menggunakan media informasi baik cetak maupun elektronik, membuka komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan. Selanjutnya, memastikan output dari setiap produk layanan baik daring maupun luring, serta menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.


Editor : Umaya Khusniah