Ombudsman Maluku Buka Posko Aduan Online, Terima Keluhan Warga Terdampak Covid-19

Antara ยท Selasa, 12 Mei 2020 - 21:55 WIT
Ombudsman Maluku Buka Posko Aduan Online, Terima Keluhan Warga Terdampak Covid-19
Ilustrasi Ombudsman Republik Indonesia. (Foto: Istimewa)

AMBON, iNews.idOmbudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku mendirikan posko pengaduan daring (online). Posko ini menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan pemerintah setempat dalam penanggulangan Covid-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat mengatakan, tujuan didirikannya posko pengaduan daring ini agar masyarakat bisa melapor jika mengalami maladministrasi. Di antaranya, layanan tidak sesuai prosedur, dipersulit, bantuan tidak diterima atau tidak tepat sasaran.

“Posko yang didirikan pada 5 Mei 2020 ini menerima pengaduan melalui telepon langsung, mengirimkan pesan singkat atau menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0811-146-3737,” katanya di Ambon, Selasa (12/5/2020).

Selain itu, pengaduan juga dapat dikirim melaku surat elektronik atau email ke covid19-maluku@ombudsman.go.id, dan ke akun Facebook Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Selain melalui Ombudsman cabang Maluku, masyarakat juga dapat mengadu ke pusat melalui di Jakarta melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman.

“Masyarakat diminta mengisi formulir pengaduan, melengkapi salinan identitas diri dan melampirkan dokumen pendukung," katanya.

Hasan menjelaskan, posko pengaduan difokuskan untuk mengawasi pelayanan pemerintah terkait Covid-19. Di antaranya Jaringan Pengaman Sosial (JPS), seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, program kartu prakerja dan tarif listrik.

Masyarakat terdampak Covid-19 juga dapat mengadu terkait layanan kesehatan. Selai itu juga terkait layanan lembaga keuangan terhadap nasabah atau konsumen terkait kebijakan pemerintah untuk memberi kelonggaran pembayaran kewajiban selama masa darurat pandemi.

Ada juga layanan transportasi dan keamanan bagi masyarakat yang terdampak, khususnya di daerah yang diberlakukan kebijakan PSBB dan larangan mudik.

"Masyarakat di wilayah Provinsi Maluku tidak perlu ragu jika menemui maupun mengalami permasalahan pelayanan pemerintah terkait penanggulangan Covid-19," ujarnya.

Dikatakannya lagi, hingga hari ini sudah ada beberapa pengaduan dari masyarakat dari beberapa desa di Kota Ambon mengenai JPS. Mereka melapor tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman, dengan menghubungi pihak rukun tangga (RT) di mana para pelapor tinggal.

"Ada beberapa laporan menyangkut pembagian bantuan sosial. Misalnya beberapa ibu yang merasa berhak mendapatkan bantuan sosial, ternyata nama mereka di bansos tidak ada. Mereka melapor ke Ombudsman dan kita sudah tindak lanjuti," kata Hasan Slamat.


Editor : Umaya Khusniah