Narapidana Muslim di Virginia Kesulitan Jalani Puasa Ramadan di Penjara

WASHINGTON, iNews.id – Narapidana muslim di penjara Negara Bagian Virginia dilarang buka puasa dan sahur selama Ramadan. Berita ini mengundang reaksi berbagai kalangan salah satunya, kelompok hak asasi manusia (HAM) di Amerika Serikat (AS).

Beberapa kelompok HAM lantas mengirim surat kepada gubernur Virginia, jaksa agung, otoritas lembaga pemasyarakatan. Mereka menekankan bahwa setiap napi muslim memiliki hak konstitusi untuk berpuasa tanpa dibatasi.

Baca Juga

Usia Ideal Anak Mulai Belajar Puasa dari Sisi Kesehatan

Mereka juga mendesak pemerintah negara bagian untuk menyelidiki laporan tersebut dan mau menawarkan kerja sama kepada pihak lain untuk menggelar pelatihan bagi para sipir. Di Lembaga Pemasyarakatan Wallens Ridge Virginia, beberapa narapidana muslim diberitahu bahwa tidak semua dari mereka bisa medapatkan makanan untuk berbuka dan sahur.

Staf penjara mengatakan ada terlalu banyak muslim yang masuk dalam daftar Ramadan tahun ini. Penjara menolak beberapa permintaan seluruhnya mendapatkan makanan. Napi yang tidak masuk daftar, tidak akan mendapatkan menerima makanan untuk buka dan sahur.

Baca Juga

Ini Manfaat Berbuka Puasa dengan Kurma

Disebutkan, penambahan jumlah napi muslim karena banyak dari mereka yang memeluk Islam atau mualaf.

“Napi menemukan kenyamanan dalam keiamanan mereka (menjadi muslim). Itu menyumbang sebagian dari jumlah napi muslim yang tinggi,” kata Nimra Azmi, pengacara dari Muslim Advocates, salah satu kelompok yang ikut mendesak pemerintah negara bagian, dikutip dari Arab News, Jumat (1/5/2020).

Azmi mengatakan penjara mengetahui akar penyebab masalah sangat serius ini karena melanggar hak orang untuk berpuasa. "Pasti tidak ada cara lain bagi (penjara) untuk mencapai tujuan mereka, tanpa melarangnya," ujarnya, merujuk pada situasi pandemi virus corona.

“Anda bisa mengatakan, ada semacam beban pada mereka (penjara) yang memungkinkan tahanan muslim bisa berpuasa dalam beberapa cara (dalam kondisi wabah)," kata Azmi, seraya menambahkan sekalipun kasus ini ke pengadilan kecil kemungkinan bisa menang.

Sayang sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintah soal surat tersebut. Namun beberapa senator Virginia bejanji akan membantu advokasi untuk menyelesaikan masalah ini.

Pendiri Virginia Prison Justice Network Margaret Breslau mengatakan, kondisi ini terjadi setiap tahun dan tak ada respons dari pemerintah. "Masalah yang sama terjadi setiap tahun saat Ramadan, dan (tidak ada) tanggapan (dari pejabat)," kata Breslau, yang turut membantu advokasi.

Di bawah Amandemen Pertama dan Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (RLUIPA), setiap warga negara AS memiliki hak untuk bebas menjalankan agama, termasuk narapidana. Namun dia menambahkan ada kesulitan mengadvokasi kelompok minoritas. Ini juga terjadi pada kelompok selain muslim.

“Dalam konteks lebih luas, kami telah melakukan yang terbaik untuk mengadvokasi Yahudi Mesianik, Hindu, dan mereka yang mempraktikkan spiritualitas penduduk asli Amerika. Jika Anda beragama selain mayoritas (Kristen), akan menghadapi tantangan,” katanya.

Editor: Umaya Khusniah