Nakes Covid-19 Terima Insentif, Kadinkes Maluku: Pencairan Sudah Sesuai Keputusan Menkes

Antara ยท Kamis, 15 Oktober 2020 - 20:10 WIT
Nakes Covid-19 Terima Insentif, Kadinkes Maluku: Pencairan Sudah Sesuai Keputusan Menkes
Ilustrasi uang insentif. (Foto: Istimewa)

AMBON, iNews.id - Mekanisme pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes),yang melayani pasien Covid-19 diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 392 Tahun 2020 tentang Pembayaran Insentif serta Santunan Kematian. Dalam aturan Menkes, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam mencairkan insentif tenaga kesehatan.

"Berdasarkan aturan Menkes, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi," kata Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr Meykal Pontoh, Rabu (14/10/2020).

Penjelasan tersebut disampaikan dalam kerja bersama Sub Tim I Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Provinsi Maluku dipimpin Melkianus Sairdekut, Rabu (14/10/2020).

Pontoh mengatakan, pengajuan pembayaran insentif tenaga kesehatan ini dilakukan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan yang melayani pasien Covid-19 seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Haulussy Ambon. Pihak RSUD akan mengajukan pembayaran insentif ke Dinas Kesehatan Provinsi Maluku setelah melalui beberapa proses secara internal.

RSUD harus membentuk tim verifikasi internal rumah sakit.Tugas tim ini untuk memverifikasi laporan yang disampaikan oleh ruangan-ruangan atau bangsal-bangsal yang merawat pasien Covid-19.

Salah satu persyaratan yang sudah ditetapkan dalam keputusan Menkes RI yakni jumlah pasien yang dirawat. Tujuannya untuk menentukan jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif.

Selanjutnya insentif itu juga bervariasi berdasarkan profesi. Selain itu juga ditambahkan dengan lamanya tenaga kesehatan itu bertugas.

Dalam dokumen yang diverifikasi nantinya, akan tercantum nama pasien yang dirawat per bulan, tenaga kesehatan yang bertugas selama satu bulan dan jadwal jaga ketika merawat pasien Covid-19.

Selain itu, masih ada SK yang ditetapkan oleh masing-masing direktur rumah sakit, ditambah surat pernyataan yang terlampir. Jika sudah dilakukan, maka akan diajukan ke tim verifikasi Dinkes Provinsi Maluku.

Sebelumnya, anggota Sub Tim I Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Maluku, Andi Munaswir mempertanyakan kendala yang dihadapi. Sudah berbulan-bulan berlalu, tetapi insentif tenaga kesehatan yang dibayarkan hanya dua bulan.

"Sebenarnya ada persoalan dimana," katanya.

DPRD membutuhkan penjelasan karena sejak penanganan kasus pasien nomor 1 pada pertengahan Maret 2020 sampai sekarang tujuh bulan berlalu, tenaga medis baru terima insentif untuk beberapa bulan.


Editor : Umaya Khusniah