Murad Ismail: 4 Kabupaten Terluar di Maluku Terkendala Jaringan Komunikasi

Insany Syahbarwaty · Sabtu, 11 Juli 2020 - 17:29:00 WIT
Murad Ismail: 4 Kabupaten Terluar di Maluku Terkendala Jaringan Komunikasi
Gubernur Maluku Murad Ismail. (Foto: Istimewa)

AMBON, iNews.id - Gubernur Murad Ismail meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi di empat kabupaten terluar yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 di Maluku. Permintaan ini disampaikan saat rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian melalui video conference tang digelar KPU Maluku, Jumat (10/7/2020).

Keempat daerah yang jangkauan jaringan telekomunikasinya masih sulit dan minim yakni, Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Barat Daya (MBD). Terutama di MBD dan Kepulauan Aru yang berada di kawasan terluar Maluku.

"Dalam kesempatan ini, kami minta dukungan pusat melalui Bapak Mendagri agar berkenaan mendorong jaringan komunikasi di empat kabupaten ini," ujar Murad.

Menurutnya, status penularan Covid-19 pada kabupaten/kota di Maluku berbeda-beda, apalagi dalam pelaksanaan pilkada serentak. Karena itu dia berharap pemerintah kabupaten mendukung KPU dan Bawaslu, di antaranya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang melibatkan banyak orang. Misalnya mengadakan rapat koordinasi dan pertemua secara virtual, termasuk melakukan kampanye virtual. Namun hal ini hanya bisa dilakukan dengan jaringan telekomunikasi yang maksimal.

Setidaknya ada tiga poin yang disampaikan Murad dalam rapat tersebut. Pertama, kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu kabupaten agar dalam pelaksanaan tahapan, hendaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten masing-masing.

Murad yang juga Ketua Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 Maluku telah mengarahkan agar setiap gustu kabupaten untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada. Tujuannya ahar dapat memastikan penerapan protokol kesehatan secara benar dan terjamin. Kedua, meminta pusat mendukung fasilitas jaringan internet yang memadai di empat kabupaten tersebut.

"Ketiga, kepada para penyelenggara pilkada agar waspada isu yang berpotensi menimbulkan konflik. Seperti penetapan pasangan calon (paslon), data pemilih, penggunaan alat peraga, politik uang, kampanye, termasuk netralitas ASN dan lain-lain," ujarnya. 

Mendagri dalam kesempatan itu menyambut baik pelaksanaan rakor dalam rangka sinergitas untuk kelancaran pelaksanaan pilkada. Tito juga berjanji akan mendukung pelaksanaan tersebut agar berlangsung lancar, termasuk realisasi pembiayaan pilkada yang sudah harus dilaksanakan. Dia mmenginstruksikan pemerintah daerah segera menindaklanjuti realisasi dana Pilkada, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah, hasil refocusing di kabupaten masing-masing. 


Editor : Donald Karouw