Menko PMK Minta Pasar Tradisional Jangan Jadi Klaster Baru Penularan Covid-19

Antara ยท Selasa, 07 Juli 2020 - 09:27 WIB
Menko PMK Minta Pasar Tradisional Jangan Jadi Klaster Baru Penularan Covid-19
Pasar Mardika, Ambon. (Foto: Antara)

AMBON, iNews.id - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta para kepala daerah untuk mengatur operasional pasar tradisional dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar pasar tradisional tidak berubah menjadi klaster baru penularan dan penyebaran Covid-19.

"Pasar tradisional harus ditata dengan protokol kesehatan ketat. Jangan sampai malah menjadi klaster baru penyebaran pandemi ini," ujar Menteri Muhadjir usai rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Maluku Utara (Malut) di Ambon, Senin (6/7/2020).

Dia juga menambahkan, kegiatan ekonomi daerah harus kembali bangkit dan dihidupkan, termasuk perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan sentra dan rantai pasok utama kegiatan ekonomi UMKM. Psar tradisional harus terus hidup dan tidak bisa ditutup.

"Jadi sekali lagi operasional pasar rakyat harus diatur dengan baik, terutama penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kita tidak ingin pasar tradisional mati atau lumpuh karena merupakan penggerak ekonomi level paling bawah," katanya.

Muhadjir mengatakan, pemerintah terus menyalurkan bantuan dan modal usaha bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Harapannya, dapat bertahan dan tumbuh dalam situasi pandemi Covid-19.

Tak hanya untuk UMKM, bantuan juga diarahkan untuk pengusaha besar, diutamakan untuk sektor usaha yang berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Harapannya perusahaan tidak sampai memutus hubungan kerja dengan karyawan.

Muhadjir mengatakan, dalam tiga hari kunjunganke beberapa daerah di kawasan Timur bertujuan untuk mendapatkan fakta langsung di lapangan. Salah satunya menerima laporan dari gubernur, bupati dan wali kota maupun tokoh agama dan pemuka masyarakat.

"Kunjungan ini juga agar kami dapat melihat dengan mata kepala sendiri berbagai fakta di lapangan terkait perkembangan ekonomi maupun upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19," katanya.

Kunjungan juga untuk memberikan bantuan baik bersifat konsultatif maupun fasilitas dan anggaran yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam menangani pandemi. Langkah penanggulangan Covid-19 dititikberatkan pada tiga hal utama yang perlu ditangani secara simultan.

Pertama yakni upaya pengendalian pandemi Covid-19. Disusul pemulihan ekonomi maupun aktivitas masyarakat.

"Bagaimanapun pandemi ini harus diatasi dan dikendalikan, walaupun tidak 100 persen selesai karena memerlukan waktu dan sampai ditemukan vaksin. Tetapi sebelum vaksinnya ditemukan kita tidak bisa tinggal diam menunggu di rumah, sementara Covid-19 terus mengintai kita. Itu akan mengganggu kehidupan sosial maupun ekonomi kita," katanya.

Sementara itu, data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebutkan hingga Minggu (5/7/2020) sebanyak 833 pedagang di 24 provinsi dan 72 kota atau kabupaten terinfeksi positif Covid-19. Pedagang yang terinfeksi Covid-19 terbanyak di DKI Jakarta dengan 217 pedagang.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, dr Terawan Putranto, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo melakukan kunjungan langsung ke Maluku dan Maluku Utara. Kedatanngan mereka dalam rangka untuk mengetahui secara langsung penanganan Covid-19 di provinsi tersebut.


Editor : Umaya Khusniah