Lahan RSUD dr M Haulussy Bersengketa, Pemprov Maluku Belum Lunasi Ganti Rugi

Antara ยท Kamis, 02 Juli 2020 - 14:27 WIT
Lahan RSUD dr M Haulussy Bersengketa, Pemprov Maluku Belum Lunasi Ganti Rugi
Ilustrasi sengketa tanah. (Foto: Istimewa)

AMBON, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku belum bisa melunasi sisa pembayaran ganti rugi lahan RSUD dr M Haulussy Ambon. Jumlah nominal ganti rugi tersebut senilai Rp36,97 miliar dan ditujukan kepada Yohanes Tisera, selaku ahli waris lahan.

"Pemprov belum sanggup membayar keseluruhan biaya ganti rugi lahan," kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Alwiyah Alidrus, Kamis (2/7/2020).

Lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan asrama putra dan putri serta tenaga dokter RSUD Haulussy. Menurut Alwiyah, pelunasan uang ganti rugi terhadap ahli waris baru bisa dilanjutkan pada 2021, ketika penanganan pandemi Covid-19 berakhir.

Pengakuan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Maluku. Rapat dipimpin Jantje Wenno selaku wakil ketua dan dihadiri Kanwil BPN provinsi maupun keluarga waris.

Alwiyah mengakui, saat ini anggaran daerah masih fokus digunakan untuk penanganan wabah corona. Akibatnya, pembiayaan ganti rugi lahan tertunda.

"Kami juga belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi pemprov berharap kepada ahli waris untuk bersabar, namun yang pasti di 2021 bisa diselesaikan pembayaran lahannya," kata Alwiyah.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, Pemprov Maluku harus membayar ganti rugi lahan kepada Yohanes Tisera selaku ahli waris senilai Rp69 miliar. Pemprov Maluku telah melakukan negosiasi dan hanya dapat menyanggupi pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp49,97 miliar. Kesepakatan itu dituangkan dalam akta notaris Kristianti Numahuri tertanggal 19 Januari 2019.

Dalam akte notaris ini disebutkan kalau proses pembayaran ganti rugi lahan dilakukan secara bertahap dan realisasi untuk 2019 Rp10 miliar, Rp3 miliar tahun kedua dan tersisa Rp36,97 miliar yang akan dibayar tahun 2021.

Sementara Kepala seksi Infrastruktur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, Josep mengatakan, tanah puluhan ribu meter persegi yang diperuntukkan bagi pembangunan asrama putra dan putri serta tenaga dokter RSUD Ambon belum bersertifikat.

"Sampai saat ini lokasi di sana (RSUD Haulussy) belum bersertifikat dan untuk masalah sengketa lahan di sana kami belum dapat gambaran. Data-data pembuatan sertifikat belum ada di BPN," ujarnya.

Dia mengatakan, setiap peserta yang ingin mengajukan pendaftaran membuat sertifikat tanah harus disertai dengan alat-alat bukti resmi yang autentik dan memenuhi persyaratan. BPN pernah melakukan pengukuran keseluruhan lahan RSUD Haulussy Ambon seluas 43.466 meter persegi atau 43,46 hektare.

Rincian lahan terdiri atas Bapelkes seluas 355,57 meter persegi, jalan raya 1,97 meter persegi, rumah bank 721 meter persegi, Sekolah Perawat Kesehatan 7,39 meter persegi, dan kamar mayat lama 392 meter persegi.

Selain itu ada juga bak penampungan air lama 574 meter persegi, rumah dinas dokter 1.342 meter persegi, tanah hibah 12.000 meter persegi, dan RSUD Haulussy 15.645 meter persegi atau 1,56 hektare.

"Luasan tanah di sana (RSUD Haulussy) 43.644 meter persegi dan sampai saat ini status tanahnya belum bersertifikat," kata Josep.

Yohanes Tisera selaku ahli waris membenarkan Pemprov Maluku telah membayar lahan sengketa senilai Rp13 miliar. Selain itu juga sudah ada kesepakatan jika pembayarannya mencapai 80 persen, barulah lahan itu bersertifikat.

Lahan yang sudah dibangun asrama untuk dokter dan putra-putri RSUD ini sempat berproses di Pengadilan Negeri Ambon hingga ke Mahkamah Agung selama 12 tahun.

Pihak-pihak yang sempat bersengketa antara lain Pemprov Maluku, keluarga Yakobus Abner Alfons, Yosepus Nikodemus Waas dan Pemerintah Negeri Amahusu. PN Ambon dan Mahkamah Agung RI telah memutuskan lahan tersebut milik ahli waris Yohanes Tisera dan berkekuatan hukum tetap.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno mengatakan, komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan pertahanan berhak memanggil pihak-pihak yang bersengketa terkait perluasan lahan pembangunan perumahan dokter dan asrama putra dan putri RSUD Haulussy Ambon.

"Ganti rugi lahannya berkaitan dengan perluasan tanah RSUD Haulussy. Tanah di sana memang bersengketa dan akhirnya dimenangkan ahli waris Yohanes Tisela berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA)," katanya.

Setelah Putusan MA, Yohanes Tisera meminta ganti rugi ke pemprov. Jika tidak dibayarkan, maka ahli waris akan mengajukan eksekusi lahan RSUD Haulussy.

Ahli waris Yohanes Tisela mematok harga lahan tersebut mencapai Rp65 miliar. Namun kata Wenno, setelah negosiasi antara pemda melalui tim dan pihak ahli waris pemda Maluku bisa menyanggupi Rp49,97 miliar.

Sebelum membayar, Pemprov Maluku meminta pendapat Pengadilan Negeri (PN) Ambon terhadap putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan tersebut, Pemprov Maluku membuat perjanjian melalui akta notaris untuk proses pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp49,97 miliar.

Setiap tahun anggaran, Pemprov Maluku melakukan pembayaran secara mencicil dan yang baru terealisasi senilai Rp13 miliar.


Editor : Umaya Khusniah