Kasus Korupsi Lahan PLN, Pengusaha Ferry Tanaya dan Abdul Gofur Divonis Bebas

Antara ยท Jumat, 06 Agustus 2021 - 19:42:00 WIT
Kasus Korupsi Lahan PLN, Pengusaha Ferry Tanaya dan Abdul Gofur Divonis Bebas
Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa, dua terdakwa kasus penjualan lahan untuk PLN dinyatakan tidak terbukti bersalah atas dakwaan JPU sehingga dibebaskan dari segala tuntutan jaksa, Jumat (6/8/2021). Foto: Daniel Leonard

AMBON, iNews.id - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon memvonis bebas pengusaha Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa, dalam perkara korupsi penjualan lahan kepada PLN untuk pembangunan PLTMG 10 MW di Namlea, Buru, dengan kerugian negara Rp6,4 miliar. Hakim membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan.

Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan, menyatakan, jaksa gagal membuktikan unsur melawan hukum dari perkara kedua terdakwa. Bahkan majelis hakim tidak menemukan adanya unsur kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Soal status tanah hak barat, mereka tidak mengetahuinya dan baru dipahami setelah jaksa melakukan proses hukum dalam perkara ini," kata Pasti membacakan pertimbangan dalam persidangan yang berlangsung secara virtual, Jumat (6/8/2021).

Majelis hakim terdiri dari ketua merangkap anggota Pasti Tarigan, Ronny Felix Wuisan dan hakim adhoc Jefta Sinaga. Tidak ada hakim yang memberikan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam perkarat tersebut.

"Memutuskan terdakwa Fery Tanaya dan Abdul Gafur dibebaskan dari semua dakwaan primer maupun subsider dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan, memulihkan hak dan martabat para terdakwa, serta membebankan biaya perkara kepada negara," kata hakim Pasti membacakan vonis.

Hakim menilai terdakwa Fery membeli lahan tersebut pada tanggal 7 Agustus 1985 dari keluarga waris Serhelawan yang menurut jaksa objek tersebut merupakan tanah erfpacht atau hak barat dan sudah menguasainya selama 31 tahun. PLN telah menyurati BPN sebelum membayar ganti rugi sebesar Rp6,4 miliar sesuai dengan akta jual beli.

Majelis menilai terdakwa tidak mencari keuntungan dari penjualan lahan itu karena PLN membelinya untuk proyek strategis nasional yang membawa manfaat bagi kepentingan umum. Atas putusan tersebut, terdakwa Fery Tanaya melalui penasehat hukumnya, Henry Yosodiningrat, serta pihak terdakwa Abdul Gafur menyatakan menerima keputusan itu.

Sebelumnya, penuntut umum menuntut terdakwa Fery 10,5 tahun pidana penjara dan menuntut Abdul Gofur 8,5 tahun penjara. Jaksa diberi waktu tujuh hari untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas ini.

Editor : Erwin C Sihombing

Bagikan Artikel: