Kasus Ferdinand Hutahaean, GP Ansor Minta Masyarakat Tak Main Hakim Sendiri

JAKARTA, iNews.id – Polisi telah menetapkan mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Terkait hal ini, GP Ansor meminta masyarakat mempercayakan proses ini kepada Polri dan tidak main hakim sendiri.

“Meminta kepada masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada polisi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tanpa menghakimi terlebih dahulu, hingga kelak putusan pengadilan dijatuhkan,” kata Ketua PP GP Ansor, Luqman Hakim, Selasa (11/1/2022).

Baca Juga

Infografis Ferdinand Hutahaean Ditahan terkait Kasus Ujaran Kebencian

Dia mengaku menghormati dan mengapresiasi langkah cepat dan tegas polisi dalam memproses kasus yang telah menyita perhatian publik belakangan ini. 

"Langkah cepat dan tegas polisi ini saya harapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga dapat dicegah potensi meluasnya kegaduhan publik yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat," kata Luqman Hakim.

Baca Juga

Dikhawatirkan Mengulangi Perbuatan, Usai Jadi Tersangka Ferdinand Hutahaean Langsung Ditahan

Penetapan Ferdinand sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. GP Ansor menilai positif ketegasan Polri ini.

Sebelumnya, Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri menyita handphone milik tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Ferdinand Hutahaean. Barang bukti lain yang disita yakni dua keping DVD serta satu tangkapan layar cuitan yang dilaporkan. 

"Barang buktinya ya dua keping DVD dan satu screenshot. Tadi juga dilakukan penyitaan terhadap handphone yang bersangkutan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2022). 

Ramadhan mengatakan, untuk sementara ini pihaknya tidak menjerat Ferdinand dengan pasal penistaan agama. Adapun Ferdinand dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Hukum Pidana UU Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) UU ITE.

"Sementara pasal itu (penistaan agama) tidak. Ancamannya secara keseluruhan 10 tahun," katanya. 

Bareskrim Polri resmi menetapkan Ferdinand sebagai tersangka terkait kasus ujaran kebencian, setelah dia menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

Ferdinand tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan 10 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB. Selama 12 jam, hingga pukul 21.30 WIB, status hukum Ferdinand akhirnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka.

"Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Siber telah mendapatkan dua alat bukti sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka," kata Ahmad Ramadhan.

Editor: Reza Fajri