DPRD Halmahera Tengah Kecam Perusahaan Larang Karyawan Beribadah

TERNATE, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Maluku Utara (Malut) mengecam tindakan salah satu Subkontraktor PT IWIP yaitu manajemen PT Honglu yang melarang karyawan beribadah pada waktu tertentu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing – masing.

Anggota DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad mengatakan, komisi I dan II akan melayangkan surat pemanggilan kepada manajemen PT IWIP maupun PT Honglu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk meminta klarfikasi terkait masalah jam beribadah pada jam kerja dan ketersediaan tempat ibadah karyawan di lokasi kerja. 

Baca Juga

Viral, Petinggi Perusahaan Berbahasa China Ini Larang Karyawan Beribadah

"Sebagaimana informasi yang beredar di media sosial,media online serta  media YouTube baru-baru ini, maka saya akan sarankan kepada komisi terkait untuk melakukan peninjauan lokasi untuk kita memastikan sarana beribadah para karyawan tersebut baik untuk yang Islam maupun Kristen," ujarnya, Minggu (8/11/2020).

Nuryadin mempertanyakan, apakah tempat ibadah baik untuki karyawan Islam maupun Kristen tersedia dan layak digunakan.

Baca Juga

Video Karyawan Mendebat Petinggi Perusahaan di Halteng karena Dilarang Beribadah Viral

"Bagi saya kewajiban beribadah bagi setiap manusia yang bertuhan adalah prinsip hidup, karena itu perusahaan tidak boleh main dengan masaalah ini," katanya.

Sebagai warga negara Indonesia wajib mengimplementasika Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana pun dia berada, Warga Negara Asing yang bekerja dan berinvestasi di Indonesia juga wajib hukumnya tunduk pada Pancasila.

Sehingga, jangan membuat peraturan yang bertentangan  dengan Hukum Indonesia. Apalagi beribadah sudah ada dalam Pancasila, khusus untuk karyawan yang beragama Islam dalam 1x24 jam itu lima kali melaksanakan sholat.

Dia menjelaskan, untuk yang beragama Kristen mungkin di Sabtu dan Minggu. Jadi, jam beribadah ini harus dituangkan  dalam kontrak kerja sehingga mengikat karena buat apa kita mengeruk sumber daya alam kalau tidak bersyukur kepada Allah Maha Pencipta.

"Saya menegaskan, pihak perusahaan wajib menyediakan sarana Ibadah dan ada waktu bagi karyawan untuk beribadah pada jam kerja, kalau tidak, maka perusahaan tersebut lebih baik tinggalkan daerah ini," kata Nuryadin.

Dalam kontrak kerja harus dicantumkan pengusulan tentang jam beribadah bagi karyawan. Perusahaan juga harus paham  tempat ibadah bagi karyawan Islam dan Kristen juga tidak bisa berada dalam satu gedung yang sama karenanya harus dipisahkan karena masing- masing agama mempunyai ritual tersendiri..

Sehingga, pihak perusahaan jangan mengikat karyawan  dengan kotrak kerja yang marathon, yang hanya karena mengejar target projek lalu mengabaikan hak spritual para karyawan.

"Prinsipnya saya secara pribadi permasalahan seperti ini tidak bisa ditolerir, makanya mendesak kepada Disnakertrans untuk mempelajari kembali kontrak kerja para karyawan sehingga memastikan jam beribadah tercantum atau tidak. Kalau tidak termuat,  maka segera dikoordinasikan dengan perusahaan untuk direvisi kontrak tersebut," kata Nuryadin.

Larangan karyawan beribadah oleh perusahaan subkontraktor di perusahaan Industri PT IWIP Kabupaten Halmahera Tengah (Malut) sebelumnya viral setelah video diunggah ke media sosial, Rabu (4/11/2020).

Dalam video berdurasi 1.13 detik itu, berisi perdebatan antara kariyawan dengan pihak perusahaan yang berdebat dengan penerjemah dan salah satu petinggi perusahaan berbahasa China. Pihak perusahaan diduga telah merampas hak-hak kariyawan untuk melaksanaka ibah kariyawan yang ada di perusahaan itu.

"Bapak kan berinfestasi di negara kita, jadi mesti ikut aturan di negara kita. Bapak kan melarang kami di hari minggu tidak boleh beribadah, itu kan bapak merebut HAM kami. Kejadian ini bukan baru di (HUMLU), kami kemarin di (IPK) pernah begitu pak bahkan kami terancam dipecat karena pergi beribadah, dan kami jelaskan ke Manager WO bahwa di negara kita hari Minggu dan haru Jumat wajib beribadah," kata salah satu karyawan.

Karyawan Subcon di Perusahaan ini juga mengeluhka hak-hak mereka yang tidak dipenuhi pihak perusahaan, seperti waktu lembur.

"Tanggal merah pun tidah dihitung lembur, aturan darimana itu. Bukti rekaman ini akan saya bawa ke Disnakertrans, masa kami tidak boleh beribadah,” ucapnya.

Sementara itu hingga saat ini belum ada keteranga resmi dari pihak perusahaan subkontraktor maupun dari PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang beralasan masih melakukan investigasi.

Editor: Kastolani Marzuki