DPO Kasus Korupsi di Maluku Ditangkap Tim Tabur Kejati di Makassar, Buron sejak 2014

JAKARTA, iNews.id – Seorang buronan tindak pidana korupsi berhasil ditangkap Tim Tabur gabungan Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Maluku. Terpidana ini sudah berada di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. 

Ong Onggianto Andreas (39) merupakan DPO Kejati Maluku sejak tahun 2014. Dia ditangkap di Royal Apartement Lantai 26 Kamar 03 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/3/2021) pukul 13.20 WITA.

Baca Juga

Lama jadi Buron, Pencuri Motor Lintas Daerah Ditangkap di Jepara

Dengan menupang pesawat Lion Air nomor penerbangan JT-786, Tim Intelijen Kejati Maluku bersama terpidana telah tiba di Ambon pada Rabu (10/3/2021) pukul 14.00 WIT.
 
Seperti dikutip dari akun Instagram resmi Kejaksaan Negeri Ambon, @kejari_ambon, terpidana tersebut tersebut segera dieksekusi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon oleh Jaksa Eksekutor.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1713 K/Pid.Sus/2013 tanggal 15 Januari 2014, terpidana Ong dijatuhi pidana penjara selama lima tahun. Selain hukuman penjara, terpidana dihukum membayar denda sebesar Rp300 juta, subsidiair 6 bulan kurungan.

Baca Juga

Sebulan Buron, Pelaku Curanmor di Labusel Ditembak Polisi

Terpidana tersebut juga dihukum membayar uang pengganti Rp516,05 juta subsidair satu bulan kurungan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega menjelaskan, terpidana ini merupakan Direktur CV Aneka. Dia terlibat kasus dugaan korupsi dana pengadaan obat dan pembekalan kesehatan, peralatan laboratorium, serta peralatan pemeriksaan napza pada BLK Maluku tahun anggaran 2010.

Baca Juga

Video Buronan Narkoba di Sampang Ditangkap, Mobil BNN Dirusak Warga

Kepala BLK Maluku saat itu adalah Samuel Kololu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut yakni Hanny Samallo. Keduanya sudah menjalani masa hukuman mereka di Lapas Nania Ambon.

Mereka membuat surat perintah mulai kerja (SPMK) fiktif untuk proyek pengadaan obat dan pembekalan kesehatan, peralatan laboratorium, serta peralatan pemeriksaan napza pada BLK Maluku dan menandatanganinya. 

“Padahal kegiatan ini belum tercantum dalam DIPA,” katanya.

Kemudian terpidana Onggianto menggadaikan SPMK fiktif tersebut sebagai jaminan kredit ke PT Bank Maluku-Malut. Belakangan kredit tersebut tidak bisa dilunasi karena pekerjaan dalam SPMK yang menggunakan sumber dana APBD Provinsi Maluku ini tidak ada.

"Perbuatan pidana yang telah mereka lakukan menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp2,25 miliar," kata Kajati.

Editor: Umaya Khusniah