Dinilai Ganggu Efektivitas Kerja, Bupati Kepulauan Tanimbar Larang ASN Rangkap Jabatan

SAUMLAKI, iNews.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kepulauan Tanimbar dilarang merangkap jabatan di luar tugas utama sebagai abdi negara di lingkungan kerja masing-masing. Rangkap jabatan dinilai mempengaruhi kinerja ASN di masing-masing SKPD. 

Larangan ini dikeluarkan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon melalui Surat Edaran Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 800/67/SE/tahun 2020 tentang penertiban ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Para ASN dilarang menjadi pegawai atau dosen tidak tetap pada Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan, perguruan tinggi negeri atau swasta serta lembaga atau organisasi lainnya tanpa penugasan khusus pejabat pembina kepegawaian.

Baca Juga

MK Beri Pendapat soal Wamen Rangkap Jabatan, Ini Reaksi Istana

"Kondisi ini sangat mengganggu efektivitas tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN," katanya, Selasa (22/9/2020).

Dia mengatakan, rangkap jabatan berimplikasi menimbulkan dampak signifikan terhadap kinerja ASN pada satuan kerja perangkat daerah.

Baca Juga

Soal Wamen Rangkap Jabatan, Stafsus Erick Thohir: Putusan MK Belum Mengikat

Selain itu, bupati juga menginstruksikan kepada masing-masing pimpinan SKPD untuk melarang ASN rangkap jabatan sesuai ketentuan pasal 53 Jo Pasal 98 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sementara pemberian tugas tambahan, bisa dilakukan dalam rangka pengembangan karir ASN. Tentu dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian yaitu bupati untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Mantan dosen beberapa perguruan tinggi di Sorong, Papua Barat ini menjelaskan, jika pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta serta SMU-SMK di wilayah itu berkeinginan merekrut ASN sebagai pegawai tidak tetap pada lembaganya, harus mengajukan surat permohonan terlebih dulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputuskan boleh atau tidaknya sesuai syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"ASN yang tidak mematuhi surat edaran ini akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Editor: Umaya Khusniah