Bawaslu Haltim Laporkan 6 Oknum ASN dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada

Antara ยท Selasa, 28 Juli 2020 - 06:18 WIB
Bawaslu Haltim Laporkan 6 Oknum ASN dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada
Bawaslu Halmahera Timur serahkan dokumen pelanggaran ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Jakarta. (Foto: Antara)

TERNATE, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara (Malut), menyerahkan dokumen temuan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Jakarta. Ada enam oknum ASN di Haltim yang dilaporkan.

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Ketua Bawaslu Haltim, Suratman Kadir didampingi Basri Suaib selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP).

"Jenis pelanggaran yang dilakukan di antaranya mengunggah foto pasangan calon, komentar dan like di media sosial terkait dengan postingan pasangan calon bupati dan wakil bupati Haltim," kata Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Haltim, Basri Suaib, Senin (27/7/2020).

Dia juga mengatakan, ada salah satu oknum ASN justru memfasilitasi pemasangan baliho salah satu pasangan calon. Menurutnya, Bawaslu melakukan pengawasan itu sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018, dimana diperintahkan untuk mengawasi pelanggaran netralitas mulai dari ASN, TNI dan Polri.

"Nanti keputusannya di KASN. Bawaslu hanya memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan ke KASN," katanya.

Menjelang pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Haltim, Bawaslu telah memproses 13 kasus dugaan netralitas ASN. Dari 13 kasus, enam di antaranya telah ada keputusan KASN yang nantinya ditindaklanjuti oleh bupati.

Basri menjelaskan dari 13 kasus yang ditangani terdapat 12 ASN dan 1 orang Kepala Desa (Kades) dan untuk ASN telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan yang sudah mendapat putusan sebanyak 6 kasus dari KASN kepada Bupati Haltim untuk ditindaklanjuti.

Menurut dia, pelanggaran netralitas yang dilakukan PNS dan kepala desa ini menunjukkan tingkat kerawanan paling tinggi dalam konteks politisasi birokrasi sesuai dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada Serentak 2020.

Melihat tingginya pelanggaran netralitas yang dilakukan PNS dan kepala desa, kata Basri Suaib sejak awal mulainya tahapan Pilkada Bawaslu telah menyampaikan surat kepada pimpinan daerah termasuk melakukan sosialiasi sampai di tingkat desa.

"Bawaslu akan tetap memproses temuan pelanggaran, sebab sejak awal kita sudah menyurati kepada pimpinan daerah termasuk melakukan sosialisasi kepada kepala desa dan perangkat, sebagai bentuk langkah pencegahan," kata Basri Suaib.


Editor : Umaya Khusniah