Asosiasi Televisi Swasta Desak Mendikbud Kaji Ulang Konten Asing Netflix bagi Pendidikan

Zen Teguh ยท Rabu, 01 Juli 2020 - 18:27:00 WIT
Asosiasi Televisi Swasta Desak Mendikbud Kaji Ulang Konten Asing Netflix bagi Pendidikan
Pengurus ATVSI saat rapat dengar pendapat dengan DPR belum lama ini. ATVSI mendesak Kemdikbud mengkaji ulang kerja sama dengan konten asing. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang definitif dalam mengatur penyiaran yang disebut over the top (OTT), seperti yang dilakukan Netflix, HBO Go, YouTube dan lainnya.

Akibatnya, OTT dengan leluasa menayangkan berbagai konten mereka di wilayah Indonesia tanpa ada regulasi yang memastikan bahwa konten-konten tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.

"Dampak dari itu, masyarakat Indonesia dapat secara bebas mengakses konten-konten yang penuh dengan unsur pornografi, LGBT dan kekerasan melalui media OTT," tulis ATVSI dalam surat tersebut.

Ketiga, di samping permasalahan konten, mekanisme pemungutan pajak atas pendapatan yang diperoleh penyelenggara OTT asing di Indonesia sampai saat ini belum final, sedangkan peraturan perpajakan diberlakukan secara ketat kepada industri kreatif dan media yang didirikan di Indonesia.

Keempat, ATVSI berharap terciptanya keberpihakan Kemendikbud kepada industri kreatif dan media penyiaran televisi yang dimiliki anak bangsa, yang selama ini selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyumbang pajak yang taat.

"Hal ini kami sampaikan agar menjadi pertimbangan Bapak Menteri untuk mengkaji ulang tayangan konten asing yang disediakan oleh Netflix tersebut. Kami sangat menyambut baik apabila Bapak Menteri berkenan melakukan dialog dan komunikasi dalam rangka mengikutsertakan ATVSI dalam mensukseskan program Belajar dari Rumah," kata ATVSI.

Tidak hanya ATVSI, sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga menyayangkan langkah Kemdikbud menggandeng Netflix dalam penyediaan konten bagi program siaran Belajar dari Rumah yang disiarkan oleh TVRI. Kemdikbud diminta kembali membahas persoalan tersebut bersama KPI dan Lembaga Sensor Film (LSF) terkait dampak negatif ketika siswa mengakses film disiarkan Netflix di layar kaca TVRI.

"Kemdikbud perlu duduk bersama dengan LSF dan KPI untuk merumuskan pengaturan dan pengawasan film yang dapat diakses melalui VOD streaming," ujar Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano Pariela dalam pernyataannya belum lama ini.

Seperti diketahui, pada tahun ajaran baru ini, Kemdikbud akan menghadirkan film dokumenter Netflix yang ditayangkan melalui program Belajar dari Rumah melalui TVRI mulai 20 Juni 2020. Film dokumenter itu akan tayang perdana setiap Sabtu pukul 21.30 WIB dan tayang ulang setiap Minggu dan Rabu pada pukul 09.00 WIB.

"Program BDR di TVRI ditujukan untuk membantu peserta didik, orang tua, dan guru yang memiliki keterbatasan akses internet, baik karena kendala ekonomi maupun geografis," ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam keterangan tertulisnya.

Belajar dari Rumah merupakan program yang diluncurkan 12 April 2020 dan merupakan alternatif belajar di tengah pandemi virus corona. Upaya itu dilakukan Kemdikbud untuk memastikan agar dalam masa yang sulit ini masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, salah satunya melalui media televisi dengan jangkauan terluas di Indonesia.

Editor : Maria Christina