7 DPO Korupsi Diminta Serahkan Diri, Kejati Maluku: Tak Ada Tempat untuk Sembunyi

AMBON, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyarankan tujuh terpidana kasus korupsi berstatus daftar pencarian orang (DPO) agar menyerahkan diri secara baik-baik. Kasus hukum mereka sudah ada putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

"Kami sarankan para DPO menyerahkan diri saja karena tidak ada tempat yang aman untuk melarikan diri dan bersembunyi bagi setiap pelaku kejahatan. Cepat atau lambat pasti kami tangkap," ujar Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku M Rudy di Ambon, Sabtu (31/10/2020).

Baca Juga

Napi Kasus Korupsi di Lapas Pekanbaru Meninggal Akibat Covid-19

Rudy mencontohkan, salah satu DPO yakni Sunarko yang merupakan terpidana korupsi dana proyek pembangunan infrastruktur Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, sudah diciduk. Dia berstatus DPO sejak April 2020.

"Saat ini masih tersisa tujuh terpidana kasus korupsi yang berstatus DPO jaksa. Kecuali yang dari Kabupaten Buru bernama Ricky itu sudah ditangkap," katanya.

Baca Juga

Rangkap Jabatan, Oknum ASN Pempov Sumbar Diduga Korupsi Rp 1 Miliar Lebih

Yang lainnya, seperti Yusuf Rumatoras di Kabupaten Seram Bagian Timur atau terpidana lainnya seperti Janwar dan Ir Muhammad yang belum menyerahkan diri juga.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Proyek SMPN 5 Manado Berpolemik karena Tuntutan Ganti Rugi

Asisten Intelejen Kejati Maluku Muji Murtopo juga berharap para DPO menyerahkan diri karena itu lebih baik daripada dikejar jaksa.

"Mereka boleh saja melarikan diri tetapi kita tetap melakukan pengejaran," ucapnya.

Baca Juga

3 Tahun Buron, Terpidana Korupsi di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Ditangkap

Diketahui, Kejati Maluku pekan sebelumnya teah mengeksekusi Sunarko yang merupakan terpidana kasus korupsi dana proyek pembangunan konstruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya ke Lembaga Pemasyarakatan Ambon.

Editor: Donald Karouw