7 Desa dan 1 Negeri Adat di Ambon Segera Gelar Pilkades Serentak

AMBON, iNews.id - Sebanyak tujuh desa dan satu negeri adat di Kota Ambon, Maluku akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada tahun 2021. Persiapan pilkades serentak masih menunggu peraturan wali kota (perwali) sebagai landasan hukum pelaksanaan.

Tujuh desa tersebut yakni Wayame, Poka, Hunuth, Nania, Waiheru, Latta dan Galala. Sementara satu negeri yakni Hative Kecil. 

Baca Juga

Tengah Bertarung di Pilkades, 1 Kandidat di Pidie Jaya Meninggal akibat Serangan Jantung

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Steven Dominggus mengatakan, jika perwali sudah ada, maka akan dibentuk panitia di tingkat kota serta di masing–masing desa dan satu negeri adat. Panitia ini untuk mempersiapkan secara teknis proses pilkades serentak. 

"Pemkot Ambon berupaya mendorong seluruh desa dan negeri di Kota Ambon memiliki pemimpin defenitif, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya," katanya, Selasa (13/4/2021). 

Baca Juga

Pilkades Serentak, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo Gunakan Hak Pilih di Tinelo

Dia menambahkan, Pemkot Ambon tidak mau ada penjabat yang ditugaskan dalam jangka waktu yang lama di desa atau negeri. Pemkot menginginkan semua desa dan negeri miliki pemimpin defenitif.

"Dengan demikian proses pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan bagi masyakat dapat berjalan dengan baik," katanya.

Baca Juga

Derita Suami Kades Selingkuh, Gaji Tiap Bulan Habis Bayar Utang untuk Dukung Istri di Pilkades

Steven juga mengakui, Negeri Hative Kecil dalam proses untuk memiliki kepala pemerintahan yang defenitif, telah menetapkan Peraturan Negeri (Perneg) tentang Mata Rumah Parentah, yang mana mengakomodir dua mata rumah Parentah.

Negeri Hative Kecil, terdapat lebih dari satu mata rumah parentah, sehingga mengharuskan penyelarasan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.

Perda mengatur, jika lebih dari satu mata rumah parentah maka harus diputuskan siapa yang berhak memimpin. Sementara di Hative Kecil, opsi itu tidak jalan.

Opsi kedua dilaksanakan konsesus secara bergiliran. Sayang, lagi-lagi opsi ini tidak jalan juga. 

"Opsi terakhir adalah proses pemilihan yang kita lakukan. Proses pemilihan di Negeri Hative Kecil melibatkan semua masyarakat negeri," kata Steven.

Editor: Umaya Khusniah