AMBON, iNews.id – Polisi diminta harus transparan dalam mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana penculikan aktivis HMI Cabang Ambon yang dilakukan sekelompok orang tidak dikenal (OTK). Penculikan merupakan tindakan kriminal dan merupakan perbuatan melawan hukum.
Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku, Aziz Hentihu. Menurutnya, tindakan penculikan tidak dibenarkan dengan alasan apapun.
"Kami mengutuk para pelaku atau siapa saja yang terlibat," kata Hentihu di Ambon, Jumat (4/9/2020).
Sebelumnya, seorang aktivis HMI Cabang Ambon, Muhammad Syahrul Wadjo diculik sekelompok OTK pada Rabu (2/9/2020) malam di Sekretariat Komisariat Ekonomi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon di kawasan Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon.
Pada keesokan hari, Kamis (3/9/2020), korban dilepaskan para penculiknya. Dia kembali ke Fakultas Ekonomi Unpatti pada Kamis (3/9/2020) sekitar pukul 08.00 WIT.
Hentihu pun juga menyambut baik langkah Polda Maluku yang telah membentuk tim bersama Polresta Pulau Ambon dalam upaya mengungkap perkara ini. Diharapkan para oknum pelaku bisa diketahui dan motif juga dapat terkuak.
"Kami mendesak Kapolda Maluku dan jajarannya terus bekerja dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bila para pelakunya terungkap, maka mereka harus ditindak tegas menurut aturan hukum yang berlaku," katanya Hentihu.
Dia juga meminta masyarakat mempercayakan proses penegakan hukum atas kasus dugaan tindak pidana ini kepada aparat kepolisian. Selain itu, berbagai pihak hendaknya menahan diri dan tidak perlu berspekulasi atau memberkan komentar atas kasus ini.
“Kita tunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian," ujar Hentihu.
Dia berharap agar perkara ini bisa diproses secara cepat dan transparan. Tujuannya agar tidak menimbulkan penafsiran lain di masyarakat.
DPRD bersama Pemprov Maluku diharapkan lebih intensif berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama Polda Maluku serta KAHMI Maluku guna mengawal proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian.
Editor : Umaya Khusniah
Artikel Terkait