AMBON, iNews.id - Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs Baharudin Djafar meminta semua pihak mewaspadai sejumlah kerawanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya pendistribusian logistik karena faktor jarak dan rentang kendali, masa tenang, masa pemungutan serta pascapemungutan dan juga berita hoaks terkait isu politik.
Peringatan ini disampaikan kapolda saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Jumat (10/7/2020). Rakor ini membahas sinergitas kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak di empat Kabupaten di Provinsi Maluku.
"Kerawanan pelaksanaan Pilkada Maluku ini harus diwaspadai terutama di masa pandemi ini, kita tidak bisa lengah," katanya.
Pilkada Maluku akan digelar di empat Kabupaten yakni Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Buru Selatan (Bursel) dan Seram Bagian Timur (SBT). Keempat wilayah tersebut memiliki kondisi geografis yang berbeda.
Terkait pengamanan pilkada serentak di empat kabupaten ini, Polda Maluku telah menyiapkan personel untuk melaksanakan pengamanan di masing-masing kabupaten.
"Di dua kabupaten terdekat SBT dan Bursel telah disiapkan personil TNI-Polri, Brimob, Linmas, sedang terkait jarak direncanakan H-3 sudah dimulai pergeseran pasukan ke Kepulauan Aru dan Kabupaten MBD yang terjauh," kata kapolda.
Dia juga memastikan sesuai amanah undang-undang dalam melaksanakan pengamanan, anggota Polri harus bersikap netral. Sanksi akan diberikan apabila ada anggota yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail yang juga hadir dalam rakor, mengapresiasi kerja KPU yang akan menggelar pilkada serentak meski
dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Meski sedang pandemi, KPU tetap bekerja itu luar biasa," ujar Murad.
Dia juga mengingatkan aparat keamanan untuk mewaspadai adanya isu-isu yang dapat menimbulkan potensi konflik. Di antaranya isu pencalonan, politik uang, netralitas ASN, dan hoaks.
Sementara Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun menyebutkan, adanya teknis pelaksanaan yang berbeda karena pilkada serentak digelar dalam kondisi pandemi Covid-19. Di antaranya pemberitahuan kepada pemilih akan diatur waktu kedatangan untuk mengurangi kerumunan di TPS.
"Bagi para pemilih diimbau untuk membawa masker dari rumah masing-masing dan akan diberikan sarung tangan sekali pakai, saat pencoblosan," kata Kubangun.
Dia memastikan semua TPS akan disterilisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan. Selain itu juga akan disediakan handsanitizer.
"Petugas sudah melakukan screening kesehatan (rapid test) dan pemilih diperiksa thermogun dan paku coblos yang digunakan secara berkala akan disterilisasi serta pemilih yang sudah memilih akan ditetes tidak lagi dicelup tinta pemilu," kata Kubangun.
Rapat koordinasi ini juga dilakukan dengan video conference via Zoom yang dihadiri Menkopolhukam, Prof Dr Mohammad Mahfud MD; Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI, Dr H Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Ketua KPU RI, Arief Budiman.
Editor : Umaya Khusniah
Artikel Terkait