TERNATE, iNews.id - Sebanyak 4.650 personel Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) akan disiagakan dalam Pilkada 2020, 9 Desember. TPS rawan akan menggunakan pengamanan berlapis.
Ribuan personel tersebut terdiri atas 50 orang dari Bawaslu Malut, 152 Bawaslu kabupaten/kota, 1.032 pengawas kelurahan/desa dan 2.406 personel pengawas TPS. dan
"Sebagai antisipasi sejumlah dinamika dan masalah lapangan dalam proses pencoblosan, personel Bawaslu ini akan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS," kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, Selasa (8/12/2020).
Pengawasan secara berlapis di TPS rawan diterapkan personel pengawas tingkat TPS hingga Bawaslu Malut. Di masa tenang, seluruh personel di lapangan telah melakukan pengawasan di berbagai titik.
"Ini guna mengantisipasi adanya potensi politik uang dan konsolidasi dari berbagai pihak," katanya.
Hingga saat ini, Bawaslu Malut belum mendapatkan maupun menerima laporan adanya pengumpulan massa yang mengarah pada politik uang untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.
Sementara itu, Polda Malut menerjunkan 835 personelnya ke delapan kabupaten/kota. Para personel ini akan membantu pengamanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.
Kapolda Malut, Risyapudin Nursin meminta seluruh personel untuk mempertajam deteksi dini terhadap setiap perkembangan situasi yang berpotensi mengarah menjadi gangguan kamtibmas.
Hal tersebut disampaikan kapolda saat memimpin langsung Apel Pergeseran Pasukan Personel yang akan melaksanakan BKO pengamanan TPS, Dalmas Dit Samapta dan PHH Brimob Polda Malut dalam rangka pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota tahun 2020 di delapan kabupaten/kota di Malut.
Kegiatan apel pergeseran pasukan tersebut turut dihadiri oleh pejabat utama Polda Malut dan 835 personel yang akan melaksanakan BKO dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2020.
Kapolda menyampaikan, apel tersebut merupakan wujud kesiapan Polda Malut dalam pengecekan terakhir terhadap kesiapan personel, materiil maupun peralatan dalam rangka pengamanan TPS pada pilkada bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Malut.
Selain itu, pelaksanaan pilkada tahun ini berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya karena bertepatan dengan situasi pandemi Covid-19. Personel wajib menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.
Editor : Umaya Khusniah
Artikel Terkait