AMBON, iNews.id - Gubernur Maluku, Murad Ismail menilai risiko korupsi sangat besar dalam pengembangan usaha. Penyimpangan ini berpotensi menganggu iklim bisnis dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
"Dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat, tetapi juga berisiko besar terjadi penyimpangan dan tindak pidana korupsi," kata Murad Ismail di Kota Ambon, Kamis (4/11/2021).
Hal ini disampaikan dalam rakor pemberantasan korupsi terintegrasi pada dunia usaha Wilayah Maluku tahun 2021 di Kota Ambon. Kegiatan ini dinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, jika dicermati dengan seksama sebagian besar kasus korupsi yang menimpa dunia usaha, baik pengusaha swasta dan korporasi disebabkan berbelitnya perizinan, praktik suap dan gratifikasi yang juga melibatkan pejabat publik.
Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi pada sektor dunia usaha, menurutnya, harus dilakukan dengan membenahi perangkat hukum dan birokrasi serta sistim pelayanan perizinan dan investasi.
Niat baik mencegah dan memberantas korupsi, kata dia, harus dimulai dari diri sendiri dengan memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
"Dengan niat baik dan tulus, seseorang dapat terhindar dari kemungkinan memanfaatkan kesempatan dan atau dimanfaatkan oleh orang lain untuk memperkaya diri sendiri serta merugikan pihak lain," katanya.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait