BANDUNG, iNews.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak pemerintah menetapkan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana terorisme. Hal ini menyusul pembunuhan 8 pekerja proyek tower PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengutuk keras berulangnya peristiwa kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa di Papua. Dengan terus berulangnya aksi tersebut, LPSK mendesak pemerintah untuk menyatakan peristiwa kekerasan di Papua sebagai bentuk tindak pidana terorisme.
"Aksi-aksi (kekerasan bersenjata) seperti ini dampaknya menebar ketakutan dan mengganggu keamanan masyarakat. Pemerintah dan jajaran aparat keamanan tidak perlu ragu menyatakan peristiwa itu sebagai bentuk teror di masyarakat," ujarnya, Sabtu (5/3/2022).
Menurut Hasto, jika peristiwa kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia ini dapat dinyatakan sebagai peristiwa terorisme, LPSK dapat membayarkan kompensasi kepada para korban.
Sebab sampai saat ini, kompensasi atau ganti kerugian negara hanya diperuntukkan bagi korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Meski begitu, LPSK tetap dapat memberikan perlindungan dalam bentuk lain bagi saksi yang mengetahui peristiwa penembakan di kamp PT PTT tersebut.
"Masyarakat Papua jangan terjebak dalam ketakutan yang sengaja diciptakan pelaku. Khusus masyarakat yang mengetahui peristiwa penembakan di sekitar kamp PTT, tidak perlu takut memberikan informasi kepada aparat keamanan agar pelakunya dapat diproses hukum," katanya.
Hasto menuturkan, beberapa jenis perlindungan yang dapat diakses saksi dan korban dari LPSK yaitu perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis maupun rehabilitasi psikologis. Termasuk fasilitasi restitusi dan kompensasi.
"Untuk mengakses hak atas kompensasi inilah, LPSK mendorong pemerintah agar menyatakan peristiwa kekerasan di Papua sebagai bentuk terorisme," ucapnya.
Namun Hasto berharap, pemerintah tetap mengedepankan tindakan persuasif dalam menangani persoalan di Papua.
"Tindakan-tindakan represif hanya akan menghasilkan balasan berupa aksi kekerasan pula. Yang kita sayangkan, masyarakat sipil yang kemudian menjadi korban," ujar Hasto.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait